MATA INDONESIA, JAKARTA – Putra Sampoerna dan Tanoto Foundation akhirnya menegaskan menggunakan uang sendiri untuk menjalankan program organisasi penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” ujar Nadiem di Jakarta, Selasa 29 Juli 2020.
Dengan demikian, kedua yayasan bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tanoto Foundation juga sudah menyatakan menggunakan skema pembiayaan mandiri. Sementara Putera Sampoerna menggunakan skema matching fund. Kemendikbud belum menjelaskan bagaimana sebenarnya skema matching fund.
Dengan kondisi itu, Mendikbud berharap organisasi penggerak, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dapat kembali bergabung dalam program tersebut.
Sebagai organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri, dua organisasi nirlaba tersebut tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan seperti mereka yang menerima dana APBN.
Meski begitu, Kemendikbud tetap meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan, antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.
