Fix, Hasil Sengketa Pilpres 2019 Diumumkan Kamis, 27 Juni

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) benar-benar mempercepat pengumuman keputusan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Jika sebelumnya diagendakan pada Jum’at 28 Juni 2019, informasi yang dicantumkan di laman resmi MK acara itu bakal dilakukan 27 Juni 2019.

Pengumuman itu akan dilakukan mulai pukul 12.30 WIB. Kepala Humas MK Fajar Laksono Soeroso menyatakan pemberitahuan kepada para pihak yang bersengketa dilakukan hari ini 24 Juni 2019.

Sebelumya, Fajar mengungkapkan pengumuman hasil sengketa pilpres tersebut bisa dipercepat.

Keputusan tersebut sangat tergantung kepada kesiapan hakim konstitusi yang menangani perkara tersebut setelah melakukan rapat permusyarawatan hakim (RPH).

Diketahui RPH dimulai sejak Senin 24 Juni 2019 pagi. Agendanya membahas semua hal yang muncul pada persidangan sejak 14 Juni sampai dengan 21 Juni 2019.

“Seluruh fakta yang muncul dirapatkan sembilan hakim MK tersebut untuk memperoleh pendapat mereka,” kata Fajar di Jakarta, Senin 24 Juni 2019.

Pada RPH hari ini bukan hanya dihadiri sembilan hakim MK tetapi juga sejumlah pegawai yang sudah disumpah.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini