MATA INDONESIA, JAKARTA – Di tengah-tengah memberikan laporan soal kinerja APBN 2021 di Jakarta, Senin 2 Januari 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menyuarakan optimisme bahwa kondisi fiskal negara pada 2022 masih mampu menjawab pelbagai tantangan yang ada. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Menurutnya, realisasi APBN 2021 yang jauh melampaui target. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melangkah lebih jauh dalam mendorong ekonomi keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19. “Pendapatan negara melebihi target, belanja optimal, pembiayaan anggaran lebih efisien. Ini menjadi modal positif untuk transisi menuju konsolidasi fiskal 2023,” ujarnya.
Harus diakui, semua itu tak lepas dari kerja keras pemerintah untuk mendongkrak aktivitas ekonomi. Di sisi lain, pemerintah juga berhasil mengendalikan kasus Covid-19.
Meningkatnya aktivitas ekonomi tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19. Dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Tidak itu saja, faktor konsistensi untuk melakukan percepatan program vaksinasi di 2021 serta program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Beberapa indikatornya, antara lain, berupa inflasi domestik yang terjaga dalam level yang rendah dan stabil. Sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik. Tercermin pada relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG.
Fiskal Terkendali
Bagaimana kinerja APBN 2021? Secara umum pemerintah terus menjaga agar fiskal tetap terkendali. Membaiknya perdagangan global dan kinerja perekonomian domestik mendorong kinerja APBN tahun 2021. Khususnya dari sisi pendapatan negara yang melebihi target APBN maupun capaian pra pendemi di tahun 2019.
Di sisi lain, peningkatan harga komoditas turut mendorong perbaikan kinerja penerimaan dari sisi perdagangan internasional dan PNBP. Sementara itu, belanja negara yang responsif serta fleksibel dapat optimal terutama untuk penanganan pandemi Covid-19. Dan Pemulihan Ekonomi Nasional baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dengan kinerja positif dari pendapatan negara dan optimalisasi belanja, maka defisit dan pembiayaan utang dapat turun lebih rendah dari targetnya. Defisit APBN 2021 mencapai Rp 783,7 triliun atau 4,65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) (unaudited). Defisit ini lebih rendah dari 2020 yang tercatat sebesar Rp947 triliun atau 6,14 persen. Maupun target 2021 sebesar 5,7 persen dari PDB.
”Defisit di dalam APBN (2021) di desain Rp1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB. Tapi, realisasinya defisit Rp 783,7 tiziliun, jauh lebih kecil atau 4,65 persen dari PDB. Jauh lebih baik dari yang kita estimasi,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Secara nominal, dari realisasi 2020, defisit anggaran 2021 turun 17,3 persen. Dengan demikian, Menkeu menegaskan bahwa defisit semakin membaik. Bahkan sudah di bawah 5 persen. Defisit sepanjang 2021 tersebut terjadi akibat penerimaan negara tak sebanding dengan belanja negara pemerintah. Pendapatan negara sebesar Rp 2.003,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun seiring dengan program pemulihan ekonomi naszional.
Di sisi lain, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah telah merealisasikan Rp785,7 triliun atau baru mencapai 98,8 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp795,5 triliun. Penerimaan pajak tahun lalu tercatat mencapai Rp1.2775 triliun atau tumbuh 19,2 persen,
Di tengah sehatnya postur anggaran sepanjang 2021, harapannya pemerintah tetap perlu mewaspadai berbagai dinamika yang bisa menggoyahkan ketangguhan fiskal dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi pada tahun ketiga pandemi Covid-19.
