Fintech Jadi Sumber Pendanaan Alternatif UMKM

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Perkembangan infrastruktur financial technolog(fintech) sangat meningkat dengan cepat. Sudah seharusnya regulasi yang mengaturpun mengikuti semua perkembangan fintech.

Pemerintah berencana membuat regulasi yang adaptif terhadap perkembangan fintech. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengatur berbagai hal fintech dalam rancangan undang-undang untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan (RUU P2SK).

“Sektor fintech menjadi salah satu bagian RUU. Di dalam RUU ini tentu akan ada pembahasan definisi dan ruang lingkup fintech. Badan hukum penyelenggara fintech, pengaturan dan pengawasan, koordinasi pengaturan pengawasan dan pengembangan fintech. Dan perizinan asosiasi fintech serta perlindungan konsumen,” ujarnya.

Bahkan ke depan, istilah fintech akan berubah menjadi inovasi teknologi sektor keuangan. Dengan pemikiran, agar bisa mencakup kegiatan di dalam industri yang cukup luas. Menurut Sri Mulyani, jika digital teknologi memberikan konsekuensi, risiko, dan tantangan yang tidak mudah.

Apa saja tantangannya? Menurut Sri Mulyani, risiko itu mulai terkait privasi data, kerugian finansial, penipuan, dan exclusion, yaitu mereka yang tidak cakap secara digital menjadi objek yang sangat mudah untuk di eksploitasi.

Terlihat jika selama periode 2018 hingga 2021, Satgas Waspada Investasi menutup sebanyak 3.365 pinjaman online ilegal di Indonesia. “Data ini mencerminkan bahwa tantangan nyata bagi para pelaku industri-industri yang memiliki komitmen untuk terus menjaga industrinya menjadi baik dan dari sisi regulator,” ujar Menkeu.

Menurut Sri Mulyani, berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi digital harus diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang sesuai dengan tetap melindungi konsumen. Namun ini dengan tidak mengkerdilkan industri fintech. “Harapannya, RUU P2SK mampu membantu mewujudkan kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, perusahaan teknologi finansial berperan penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata di Indonesia. “Fintech memberikan suatu kesempatan untuk terjadinya pembangunan yang demokratis dan makin merata,” ujar Sri Mulyani.

Harus diakui dengan keberadaan fintech, para pelaku usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah tanah air bisa mendapatkan pendanaan secara mudah. Menyusul, ketentuan syarat maupun proses pencairan yang lebih efisien dan mudah. Mereka bisa mendapatkan sumber pendanaan alternatif, karena prosedurnya dianggap sangat singkat, sederhana, dan mudah.

Jangkauan

Sri Mulyani berharap, lembaga fintech mampu memperluas jangkauan pendanaan bagi pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Dengan begitu, diharapkan mampu mengembangkan bisnis UMKM domestik di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan data transaksi fintech Indonesia pada 2021, yang mencapai USD37,1 miliar dari yang sebelumnya USD32,3 milliar pada 2020. Layanan bisnis fintech kebanyakan bergerak di payment dan fintech lending dan menjadi bisnis fintech yang mendominasi.

Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki mengatakan, pembiayaan akan lebih efektif jika diikuti dengan digitalisasi. Bahkan, digitalisasi dan fintech dapat mengurangi financial gap sebagai media percepatan perluasan akses pembiayaan UMKM.

Menurut Teten, terjadinya financial gap UMKM di Indonesia sebesar Rp1.500 triliun, karena belum mampu tersentuh dukungan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. “Besarnya nilai financial gap tersebut, mendorong tumbuhnya inovasi digital yang semakin berkembang pesat,” ujarnya dalam diskusi virtual, Sabtu (11/12/2021).

Penyebab terjadinya financial gap adalah pertama, kurangnya literasi keuangan karena UMKM biasanya tidak masuk audit lembaga perbankan. Kedua, minim menggunakan teknologi, dan asetnya tidak dijamin.

Selain itu, menurut Teten Masduki, adanya asimetris informasi yang berujung pada terjadinya credit rationing dari bank. Rasionalisasi kredit menyebabkan banyak pelaku UMKM yang punya beban biaya pembiayaan tinggi oleh bank, untuk mengantisipasi potensi default dari debitur.

Ketiga, adanya kondisi karakter pembiayaan UMKM yang selama ini banyak tapi tersebar kecil-kecil serta meningkatnya monitoring cost perbankan untuk mengawasi pembiayaan granular, sehingga mengurangi efisiensi lembaga keuangan.

Teten menuturkan, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam hal market size transaksi fintech Indonesia yang menunjukkan tren positif setiap tahunnya. “Dengan potensi tersebut, kami terus mempercepat UMKM onboarding ke dalam ekosistem digital. Saat ini, telah mencapai 16,4 juta UMKM yang sudah onboarding,” katanya.

Ekosistem keuangan digital perlu ada dukungan agar terciptanya rasa aman bagi pelaku UMKM. “Kami akan terus memperkuat kolaborasi kepada semua pihak demi tumbuh-kembangnya keuangan digital yang lebih akselerasi dan menyeluruh,” ujar Menkop UKM.

Dalam kesempatan The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali, pemerintah dan asosiasi sepakat untuk terus mendongkrak inklusi keuangan, agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fintech, sementara di sisi lain juga meningkatkan literasi keuangan digital.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aparat dan Warga Bersinergi Jaga Situasi Kondusif Saat Idul Fitri

Oleh: Naufal Ghifari Akbar Momentum Idul Fitri selalu menghadirkan lonjakan mobilitas masyarakat yang berimplikasipada meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, kolaborasiantara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi utama untukmenjaga situasi tetap kondusif. Upaya pengamanan yang terintegrasi tidak hanya memastikankelancaran arus mudik, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankanibadah serta merayakan hari kemenangan bersama keluarga. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Nasir S.Pi. M.M. menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat yang terlibat dalam pengamanan arus mudik danperayaan Idul Fitri melalui Operasi Ketupat Kayan 2026. Ia menilai dedikasi aparat keamananpatut diapresiasi karena tetap menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertibanmasyarakat di tengah suasana Lebaran. Dalam pandangannya, pengabdian aparat yang tetapsiaga ketika masyarakat menikmati waktu bersama keluarga merupakan bentuk tanggung jawabbesar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut Muhammad Nasir, keberhasilan menjaga kondusivitas selama Idul Fitri tidak dapatdilepaskan dari sinergi antara berbagai pihak. Aparat keamanan, pemerintah daerah, sertamasyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan suasana yang aman dantertib. Ia menekankan bahwa tanpa adanya kerja sama yang solid, potensi gangguan keamananakan lebih sulit dikendalikan, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat mudik. Ia juga mengingatkan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik agar mengutamakanaspek keselamatan, khususnya bagi pengguna transportasi laut. Kesadaran untuk menggunakanmoda transportasi yang memiliki izin resmi dan tidak melebihi kapasitas menjadi faktor pentingdalam mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan perjalanan sertaarahan petugas di lapangan dinilai sebagai bentuk kontribusi nyata masyarakat dalammendukung kelancaran arus mudik. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menyoroti berbagai potensi gangguankeamanan dan ketertiban masyarakat yang kerap muncul saat Idul Fitri. Ia menyebutkansejumlah ancaman seperti peredaran narkoba, penyakit masyarakat, kejahatan jalanan, hinggakejahatan berbasis digital seperti penipuan online. Menurutnya, kompleksitas tantangan tersebutmenuntut adanya sinergi yang kuat antara seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan. Irjen Pol Krisno H Siregar menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri setiap tahun dilaksanakanmelalui Operasi Ketupat yang tidak hanya berfokus pada kelancaran arus mudik, tetapi jugamenjamin masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khidmat. Operasi ini menjadisimbol kesiapsiagaan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligusmemastikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan hingga Idul Fitri dapat berlangsung dengannyaman. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Polri dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, mulai dari rapat koordinasi lintas sektoral di tingkat Mabes Polri hingga latihan pra operasi di tingkat daerah. Di Provinsi Jambi, Polda Jambi telah mendirikan puluhan pos pengamanan, pospelayanan, serta pos terpadu yang tersebar di sejumlah titik strategis. Keberadaan pos-postersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekaligusmempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya juga mengambil langkah konkret dalam memperkuatpengamanan saat Idul Fitri 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Fiksermenegaskan bahwa keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Menurutnya, peran aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dankondusif. M Fikser mengajak masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan potensi tindakkriminal, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan barang dan kendaraanpribadi. Partisipasi aktif masyarakat dinilai mampu menjadi garda terdepan dalam mencegahterjadinya tindak kejahatan, terutama di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Pemkot Surabaya terus memperluas pemasangan kamerapengawas atau CCTV di berbagai titik. Keberadaan CCTV tidak hanya membantu proses pengungkapan kasus secara cepat, tetapi juga berfungsi sebagai deterrent effect yang mampumenekan niat pelaku kejahatan. Selain itu, penerapan sistem satu pintu atau one gate system di kawasan permukiman turut diperkuat melalui pembangunan portal lingkungan yang dikoordinasikan bersama pengurus RT dan RW. Pengamanan lingkungan juga didorong melalui pengaktifan kembali sistem keamananlingkungan atau siskamling, terutama saat musim mudik ketika banyak rumah ditinggalkanpemiliknya. Dengan adanya siskamling, masyarakat yang tidak mudik dapat berperan aktifdalam menjaga keamanan lingkungan secara kolektif. Langkah ini menunjukkan bahwakeamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruhelemen masyarakat. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalam memperkuatsistem keamanan dan pelayanan publik, mulai dari peningkatan infrastruktur pengawasanberbasis teknologi, penguatan koordinasi lintas sektoral, hingga peningkatan respons cepatterhadap laporan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada menurunnya angkakriminalitas di sejumlah daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerjapemerintah dan aparat keamanan. Pada akhirnya, menjaga situasi kondusif selama Idul Fitri bukanlah tugas yang dapatdiselesaikan oleh satu pihak saja. Sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat menjadikunci utama dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Momentum Idul Fitri seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas sosial, bukanjustru membuka celah bagi munculnya gangguan keamanan. Oleh karena itu, partisipasi aktifseluruh elemen masyarakat perlu terus didorong agar tercipta lingkungan yang harmonis dankondusif, sehingga perayaan Idul Fitri dapat dirasakan dengan penuh kedamaian dan keberkahanoleh semua pihak. Pengamat Komunikasi Publik dan Keamanan Sosial
- Advertisement -

Baca berita yang ini