Fintech Bantu Penyediaan Data Akurat untuk Bansos

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Aplikasi finansial berbasis teknologi (fintech) dapat membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) serta memberikan bantuan penyediaan data warga penerima.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Heruanto mengatakan selama ini penyaluran bansos menghadapi dua permasalahan yang terus berulang, yakni terkait akurasi data penerima dan tata cara penyaluran bansos.

Permasalahan tersebut, menurut dia, disebabkan pemerintah belum menggandeng pihak perbankan atau penyalur lain untuk turut andil dalam pengolahan data penerima bansos.

“Sistem perbankan yang lebih tepat dapat menentukan nasabah atau target yang akan memperoleh bantuan itu. Karena perbankan memiliki sistem akuntabilitas keuangan yang bisa dipercaya, jadi mereka tidak mau rugi ibaratnya,” katanya.

Namun, kata dia, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan bahwa perbankan dan fintech yang ditunjuk untuk menyalurkan bansos memiliki kemampuan dalam menyeleksi data penerima agar lebih akurat.

Selain itu, Agus memastikan, pihak penyalur juga bisa menunjuk lembaga independen lain untuk mengoleksi dan menyeleksi data.

“Tentu di sini perbankan memang diberi beban pada collecting data dan seleksinya, delivery-nya melalui fintech. Itu satu kesatuan kalau kita mau mencoba sistem baru,” katanya.

Ia berharap terobosan baru dari pemerintah ini dapat berjalan efektif, apalagi sektor perbankan dan fintechrelatif tidak mudah diintervensi oleh lembaga pemerintah lain.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini