MATA INDONESIA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi pada Selasa 21 September 2021. Mereka akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Penggiat media sosial Ferdinand Hutahaean pun berharap agar proses pemanggilan Anies Baswedan oleh lembaga anti rasuah tersebut bisa berjalan lancar.
“Saya dan publik tentu berharap agar Anies menghadiri panggilan KPK ini dan tidak beralasan apapun untuk menghindari ptoses hukum ini,” ujarnya kepada Mata Indonesia News, Senin 20 September 2021·
Mantan politisi Demokrat itu juga mengungkapkan bahwa keterangan Anies Baswedan sangat dibutuhkan karena kasus ini adalah program utama saat maju Pilgub DKI beberapa tahun lalu.
“Jadi tidak mungkin Anies tidak tau dan tidak mengikuti proses ini meski Pemda menyerahkan ke BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal,” katanya.
“Apapun itu kebijakannya, Anies harus berani menyatakan bertanggung jawab secara administratif atas program ini sebagai Gubernur pemilik program dan penentu anggaran,” tambahnya.
Ferdinand juga berharap kepada KPK agar tidak hanya menggunakan UU Tipikor untuk mengusut kasus ini. Namun, harus menggunakan UU TPPU atau pencucian uang.
“Supaya siapapun yang menikmati uang korupsi dari kasus ini bisa dilacak dan dibawa ke pengadilan,” ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa Anies dan Prasetyo bakal dipanggil KPK sebagai saksi berdasarkan kebutuhan penyidikan. Ia berharap keterangan keduanya dapat menyingkap kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul.
“Sehingga dari keterangan para saksi perbuatan para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang,” katanya.
Kalau hanya sekedar dipanggil cuma untuk neredam gejolak masyarakat DKI sama saja bohong…….yg super itu klo bisa dijerat sbg tersangka…..baru kami ikut acungi jempol untuk KPK