Faisal Basri Nilai OJK Tak Becus Tangani Kasus Jiwasraya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dinilai buruk. Sebagai regulator di sektor investasi keuangan, OJK dianggap tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.

Ekonom senior Faisal Basri pun meminta agar pemerintah perlu mengawasi dan mengevaluasi kinerja OJK. “Nah OJK ini siapa yang awasi, pertanggungjawabannya ke mana?, Kalau BI kan buku tahunan ke DPR RI, nah OJK nih lapornya ke Tuhan? Pola pikirnya kurang holistik,” katanya di Jakarta, Jumat 6 Maret 2020.

Soal kasus gagal bayar Jiwasraya, Faisal menganjurkan agar pemerintahan Jokowi perlu membentuk lembaga negara penjamin polis asuransi. Hal ini sangat perlu jika melihat ketidakjelasan penyelesaian dana nasabah korban perusahaan asuransi Jiwasraya.

“Prinsip dasar nya janganlah rakyat (nasabah Jiwasraya) dibebankan dalam proses penggarongan oleh Benny Tjokro, dan lainnya,” ujarnya.

Faisal pun menilai, kasus yang membelit perusahaan asuransi pelat merah tersebut bisa dicegah pemerintah, seandainya telah di bentuk lembaga polis sejak tahun 2017. Sebab aturan perundang-undangan terkait asuransi telah ditetapkan di masa pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2014.

“Sekarang rancangan undang-undang (RUU) nya belum ada, belum disiapkan, niat pun belum. Padahal undang-undang penjamin polis harusnya sudah ada sejak 2017,” katanya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon, mengusulkan agara perlu dibentuk komisioner di tubuh OJK untuk menangani segala hal terkait industri asuransi. Hal tersebut dilakukan agar kasus gagal bayar beberapa perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, Bumiputera hingga isu goyahnya Asabri tidak kembali terjadi.

“Kalau boleh kita harap pengawasan dan pembinaan industri asuransi ini lebih khusus, entah khusus asuransi, setidaknya deputi komisioner. Itu harapan asosiasi,” ujarnya.

Budi juga berharap agar OJK bisa melakukan reformasi pengawasan menyeluruh, meliput kecukupan infrastruktur, pengaturan tata kelola pengawasan yang efisien dan efektif serta pengembangan sistem dan teknologi informasi yang baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini