MATA INDONESIA, JAKARTA – Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dinilai buruk. Sebagai regulator di sektor investasi keuangan, OJK dianggap tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya.
Ekonom senior Faisal Basri pun meminta agar pemerintah perlu mengawasi dan mengevaluasi kinerja OJK. “Nah OJK ini siapa yang awasi, pertanggungjawabannya ke mana?, Kalau BI kan buku tahunan ke DPR RI, nah OJK nih lapornya ke Tuhan? Pola pikirnya kurang holistik,” katanya di Jakarta, Jumat 6 Maret 2020.
Soal kasus gagal bayar Jiwasraya, Faisal menganjurkan agar pemerintahan Jokowi perlu membentuk lembaga negara penjamin polis asuransi. Hal ini sangat perlu jika melihat ketidakjelasan penyelesaian dana nasabah korban perusahaan asuransi Jiwasraya.
“Prinsip dasar nya janganlah rakyat (nasabah Jiwasraya) dibebankan dalam proses penggarongan oleh Benny Tjokro, dan lainnya,” ujarnya.
Faisal pun menilai, kasus yang membelit perusahaan asuransi pelat merah tersebut bisa dicegah pemerintah, seandainya telah di bentuk lembaga polis sejak tahun 2017. Sebab aturan perundang-undangan terkait asuransi telah ditetapkan di masa pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2014.
“Sekarang rancangan undang-undang (RUU) nya belum ada, belum disiapkan, niat pun belum. Padahal undang-undang penjamin polis harusnya sudah ada sejak 2017,” katanya.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon, mengusulkan agara perlu dibentuk komisioner di tubuh OJK untuk menangani segala hal terkait industri asuransi. Hal tersebut dilakukan agar kasus gagal bayar beberapa perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, Bumiputera hingga isu goyahnya Asabri tidak kembali terjadi.
“Kalau boleh kita harap pengawasan dan pembinaan industri asuransi ini lebih khusus, entah khusus asuransi, setidaknya deputi komisioner. Itu harapan asosiasi,” ujarnya.
Budi juga berharap agar OJK bisa melakukan reformasi pengawasan menyeluruh, meliput kecukupan infrastruktur, pengaturan tata kelola pengawasan yang efisien dan efektif serta pengembangan sistem dan teknologi informasi yang baik.