Fahri: KPK Itu Dibantu Media, LSM Dalam dan Luar Negeri untuk Dibenturkan dengan Lembaga Lain

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum ini sangat dibela media massa karena sebelumnya melakukan kerja sama dan 44 LSM termasuk USAID yang diduga melakukan kampanye untuk membenturkan KPK dengan lembaga lain.

Hal itu diungkapkan Fahri dalam vlog Karni Ilyas Club yang dikutip Minggu 6 Juni 2021.

Fahri yang sejak 2006 sudah mengritik KPK yang memiliki kekuasaan terlalu besar itu, mengaku pernah diundang USAID yang mempertanyakan sikap kritisnya terhadap KPK. Pada pertemuan itu USAID mengaku membantu kampanye KPK.

Dalam pertemuan itu Fahri justru mempertanyakan sikap USAID yang berusaha membenturkan KPK dengan institusi hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kenapa kalian membiarkan KPK konflik dengan polisi dan kejaksaan,” ujar Fahri mengenang pertemuan tersebut.

Padahal, Undang-Undang KPK memberi mandat agar kedua lembaga hukum tersebut untuk mumpuni memberantas korupsi seperti FBI dan Departement of Justice di Amerika Serikat.

Kesulitan Fahri mengritik KPK juga dia hadapi saat ingin melakukannya melalui media massa. Hampir semua media ternyata menolak tulisannya karena sudah melakukan kerja sama dengan KPK.

Sementara puluhan LSM tersebut bekerja sama dengan KPK dan mendapat imbalan setiap bulan bukan untuk perbaikan sistem pemberantasan korupsi melainkan untuk mendukung setiap KPK mendapat serangan.

Menurut Fahri, mereka membantu untuk membenturkan KPK dengan lembaga hukum lain seperti polisi dan kejaksaan serta lembaga-lembaga lainnya agar Indonesia menjadi negara yang lemah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini