MATA INDONESIA, JAKARTA – Pada 13 September 2022, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 112 tahun 2022. Perpres ini tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Seiring itu, akan ada moratorium pembangunan pembangkit baru PLTU yang menggunakan batu bara sebagai pembangkit listrik dan menghasilkan emisi.
Di tengah realisasi kebijakan baru itu, perekonomian di negeri ini tidak boleh terganggu. Pembangunan pembangkit yang mengarah kepada green industry, akan memperbaiki ekonomi. Atau dalam jangka mikronya, tidak akan mengurangi apa yang diperlukan sekarang.
Lantaran itulah, pemerintah memberikan jaminan agar tidak khawatir bakal kekurangan listrik sesuai dengan kebutuhan sekarang.
Berdasarkan Perpres 112/2022, pembangunan pembangkit listrik akan berlangsung secara selektif. Ddan pembangunan pembangkit bersumber dari EBT targetnya berjalan beriringan.
Penghentian dan pembangunan PLTU secara selektif merupakan salah satu program untuk memenuhi komitmen penurunan gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% di tahun 2030. Atau bisa lebih tinggi dengan kerja sama dengan pihak internasional. Serta mencapai target net zero emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat.
Terkait penentuan tarif dalam perpres, telah berdasarkan pada nilai keekonomian. Prinsip yang berjalan sekarang, yaitu patokan BPP yang berlaku di wilayah tersebut. Pemerintah berusaha mengkombinasikan seluruh sumber EBT supaya bisa ada manfaatnya di Tanah Air agar EBT menjadi sumber energi utama. Khususnya pembangkit listrik di dalam negeri.
Berangkat dari pemahaman ini, penyusimam Perpres 112/2022 ini dengan pendekatan nilai keekonomian per jenis pembangkit. Penentuan tarifnya dengan memperhatikan masukan dari para stakeholder.
Tujuan mekanisme ini adalah untuk menjaga daya saing Indonesia. Pemerintah mendukung peningkatan pemanfaatan EBT, dukungannya dengan tingkat keekonomian yang wajar.
