Ekspor Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi RI di Masa Pandemi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ekonom senior Universitas Indonesia Chatib Basri menilai kinerja ekspor Indonesia saat ini di masa pandemi telah memberi sumbangan signifikan, terlepas dari kontribusinya yang masih di bawah 20 persen.

Diketahui, ekspor Indonesia sepanjang kuartal I/2021 berhasil mendongkrak perekonomian dengan pertumbuhan mencapai 31,78 persen secara tahunan.

“Ekspor kita itu naiknya 31 persen. Menurut saya ini suatu prestasi. Kinerja ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa memanfaatkan pemulihan Amerika Serikat dan China,” kata Chatib.

Dirinya juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekspor ini cukup mengejutkan, mengingat sumbangan ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tidak terlalu besar.

Kontribusi ekspor barang dan jasa ke PDB tercatat mencapai 19,07 persen terhadap selama kuartal II/2021. Sementara itu, impor menyumbang 18,72 persen terhadap total PDB.

“Jika dibandingkan dengan Jepang dan Cina memang relatif rendah. Namun jika melihat pertumbuhannya tinggi sekali,” katanya.

Dirinya menyarankan agar pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mendiversifikasi ekspor, baik dari segi produk yang dijual maupun dari sisi negara tujuan ekspor. Langkah ini diperlukan untuk menjamin kinerja ekspor bisa tetap solid ke depannya.

Konsentrasi ekspor pada segelintir produk, kata Chatib, bisa berbahaya ke ekonomi karena terdapat risiko harga dan permintaan yang jatuh. Begitu pula jika ekspor hanya mengandalkan pasar di beberapa negara saja.

Dia mengatakan dampak diversifikasi ekspor telah terlihat pada kinerja ekspor Vietnam. Kinerja ekspor negara tersebut tercatat tetap positif di tengah pandemi.

“Kalau bisa diversifikasi produk dan negara tujuan, walaupun kita mengadopsi ekonomi terbuka, risiko dari volatilitas ekonomi dunia itu bisa kita atasi dan kita bisa manfaatkan. Contohnya banyak negara yang dari sisi ekspor aman karena produknya terdiversifikasi dan negaranya terdiversiifkasi,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Efisiensi MBG Tanpa Mengurangi Kualitas Gizi Penerima Manfaat

Oleh : Andika PratamaProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahdalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakangenerasi produktif yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, langkahpemerintah melakukan efisiensi anggaran MBG perlu dipahami sebagai upaya memperkuatkeberlanjutan program, bukan sebagai bentuk pengurangan komitmen terhadap kualitas layanangizi bagi masyarakat.Belakangan, pemerintah melakukan penataan ulang tata kelola dan anggaran MBG. Kebijakantersebut diproyeksikan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan atau mencapai Rp12 triliun dalam setahun. Efisiensitersebut dilakukan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari moratorium pendirian SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penataan insentif operasional, hingga penyempurnaansasaran penerima manfaat agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa efisiensidilakukan melalui perbaikan tata kelola program sehingga anggaran negara dapat digunakansecara lebih optimal. Menurutnya, fokus pembangunan ke depan akan diarahkan pada wilayahtertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkanintervensi gizi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang mengurangiesensi program MBG, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompokyang memiliki tingkat kerentanan tertinggi.Dalam perspektif kebijakan publik, efisiensi tidak identik dengan pengurangan kualitas. Sebaliknya, efisiensi merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaranmemberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Selama ini, tantangan utama dalam program-program berskala nasional bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas distribusidan ketepatan sasaran. Fokus baru MBG yang mengutamakan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dinimerupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan kebutuhan kesehatanmasyarakat. Kelompok-kelompok tersebut merupakan fase kritis dalam pembangunan kualitassumber daya manusia. Kekurangan gizi pada masa kehamilan dan usia dini dapat menimbulkandampak jangka panjang, termasuk stunting, gangguan perkembangan kognitif, hingga penurunanproduktivitas pada masa dewasa. Dengan mengarahkan intervensi kepada kelompok yang paling rentan, pemerintah berupaya memastikan bahwa manfaat program dapat menghasilkan dampakkesehatan yang lebih besar.Langkah efisiensi juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip akuntabilitasfiskal. Dalam situasi kebutuhan pembangunan yang semakin beragam, setiap program harusmampu menunjukkan efektivitas penggunaan anggarannya. Menteri Keuangan Purbaya YudhiSadewa menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan bukanlah bentuk pemotongan sepihakterhadap program MBG, melainkan berasal dari inisiatif internal Badan Gizi Nasional yang melihat adanya ruang optimalisasi dalam pelaksanaan program. Pernyataan tersebut pentingkarena menunjukkan bahwa efisiensi lahir dari proses evaluasi teknis yang dilakukan olehpelaksana program sendiri.Lebih jauh, efisiensi yang dilakukan dapat membuka ruang fiskal bagi pemerintah untukmemperluas jangkauan manfaat program pada masa mendatang. Dana yang berhasil dihematdapat dialokasikan untuk memperkuat kualitas bahan pangan, meningkatkan pengawasandistribusi, memperluas cakupan layanan di daerah terpencil, maupun mendukung program pembangunan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraanmasyarakat..Penataan jumlah SPPG juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitasprogram. Dengan jumlah titik pelayanan yang telah melampaui target awal, pemerintah perlumemastikan bahwa seluruh fasilitas yang ada beroperasi secara optimal dan mampu memenuhistandar pelayanan yang ditetapkan. Pendekatan ini akan membantu menghindari pemborosansumber daya sekaligus memperkuat kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.Di sisi lain, masyarakat perlu melihat kebijakan efisiensi ini secara objektif dan proporsional. Keberhasilan suatu program sosial tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari sejauh mana manfaat yang diterima masyarakat sasaran. Apabiladengan anggaran yang lebih efisien pemerintah mampu menjangkau kelompok rentan secaralebih tepat, menjaga kualitas makanan bergizi, serta meningkatkan efektivitas distribusi, makatujuan utama program tetap dapat tercapai bahkan dengan hasil yang lebih optimal.Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menjaga keberlangsungan MBG, tetapi jugamemastikan kualitas gizi yang diberikan tetap memenuhi standar kesehatan yang telahditetapkan. Transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan, keterlibatanpemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menjagakepercayaan publik terhadap program ini. Evaluasi berkala juga perlu terus dilakukan agar setiapkebijakan penyesuaian dapat didasarkan pada data dan kebutuhan riil di lapangan.Pada akhirnya, efisiensi MBG harus dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintahmembangun program yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Dengan tatakelola yang semakin baik, fokus pada kelompok rentan, serta komitmen menjaga kualitas gizipenerima manfaat, program MBG dapat terus menjadi instrumen penting dalam mencetakgenerasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Efisiensi yang dilakukan bukanlah penguranganmanfaat, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakanbenar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan masa depan bangsa.*Penulis adalah Pengamat Sosial
- Advertisement -

Baca berita yang ini