Eks Teroris: Kaum Intelektual Berpeluang Jadi Radikal dan Ekstrem

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Semua golongan masyarakat bisa terpapar paham radikal dan ekstrem, tidak terkecuali kaum intelektual.

“Kalau soal peluang orang jadi radikal-ekstrem yang kemudian jadi teroris, jangankan ormas, mantan preman dan intelektual saja bisa,” kata Arif Budi Setyawan kepada Mata Indonesia News, Senin 15 Februari 2021.

Terbukti pada 2015 seorang anggota Polres Batanghari, Brigadir Syahputra diketahui bergabung dengan ISIS di Suriah. Selanjutnya pada 2018, ASN serta guru di Jawa Timur terlibat dengan kelompok teroris yang melakukan pengeboman markas Polrestabes Surabaya.

Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta juga pernah mengemukakan oknum yang telah terpapar radikalisme dan terorisme tidak lepas dari doktrin ideologi yang mereka terima. Akibatnya para pelaku teror bisa melalukan tindakan yang kejam seperti melakukan bom bunuh diri.

Menurut Stanislaus, mereka merasa mendapatkan kemuliaan jika melakukan aksi bunuh diri, dan menganggap sebagai tuntutan ideologinya.

Maka peran keluarga sebagai lapisan terdekat untuk melakukan deteksi dini sangat penting untuk mencegah ancaman radikalisme dan terorisme. Nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme juga sudah bisa dipupuk dari lingkup keluarga sebagai benteng pencegah masuknya ideologi radikal.

Kasubdit kontra Propaganda Direktorat Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Sujatmiko mengemukakan  bahwa terdapat empat hal yang merujuk pada radikalisme yaitu anti-Pancasila, anti-NKRI-anti Kebhinekaan dan menganut takfiri atau mengkafirkan orang lain. Dalam hal ini semua lapisan masyarakat bisa saja terpapar pemahaman tersebut, terlepas individu atau kelompok yang membentuk sebuah organisasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Disiplin Operasional Demi Integritas MBG

Oleh : Rivka Mayangsari*) Komitmen negara dalam membangun generasi sehat dan unggul tidak hanya diwujudkan melaluikebijakan besar, tetapi juga melalui disiplin operasional di lapangan. Inilah yang kini ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatanpengawasan dan penegakan aturan menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap proses berjalan sesuaistandar, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anak-anak Indonesia sebagai penerima manfaatutama. Salah satu fokus utama BGN adalah penegakan disiplin penggunaan mobil operasional Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG). Kendaraan tersebut secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti berbelanja atau urusan lain di luar distribusi MBG. Mobil operasional merupakan bagian vital darirantai distribusi makanan bergizi. Penyimpangan sekecil apa pun berpotensi mengganggu efektivitas dan kredibilitas program. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala SPPG, PengawasKeuangan, dan Pengawas Gizi se-Solo Raya, menegaskan pentingnya penggunaan kendaraan sesuaiperuntukannya. Ketegasan BGN bukan sekadar imbauan administratif. Nanik yang juga membidangiKomunikasi Publik dan Investigasi menegaskan sanksi tegas bagi Kepala SPPG yang terbukti melanggaraturan. Ancaman sanksi ini mencerminkan keseriusan BGN dalam menjaga marwah program strategisnasional. MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi negara terhadap kualitas sumberdaya manusia. Karena itu, integritas pelaksanaannya tidak boleh ditawar. BGN juga menekankan pentingnya independensi Kepala SPPG. Mereka diminta menolak tegas jika adamitra atau pemasok yang mencoba memanfaatkan kendaraan operasional untuk kepentingan di luardistribusi MBG. BGN menegaskan bahwa pemasok wajib menyediakan kendaraan sendiri untukmengangkut bahan pangan ke dapur SPPG. Ketegasan ini bertujuan menghindari konflik kepentingan dan memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam rantai logistik. Dengan menjaga independensi, Kepala SPPG dapat fokus pada misi utama: memastikan makanan bergizisampai tepat waktu dan dalam kondisi aman kepada anak-anak penerima manfaat. Disiplin operasionalbukan sekadar soal aturan teknis, tetapi bagian dari etika pelayanan publik yang mengutamakankepentingan masyarakat. Selain kendaraan operasional, BGN memberi perhatian besar pada pengawasan bahan baku pangan. Proses penerimaan bahan baku di dapur SPPG dinilai sebagai titik krusial dalam menjaga keamananpangan. Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini