Eks Mendag Lutfi Bongkar Habis Praktik Pemberian Izin Ekspor CPO Ilegal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi membongkar keterlibatan orang-orang yang terlibat pada praktik suap pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Agung Supriadi, Rabu 22 Juni 2022 malam.

“Dia (Lutfi — Red) sudah buka semua terkait dengan keterlibatan orang-orang itu,” ujar Agung.

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diperiksa penyidik Kejagun sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar 21.00 WIB

Lutfi akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung Supardi menungkapkan keterangan Lutfi baru sebatas saksi.

Kejagung sudah menetapkan mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus penerbitan izin ekspor CPO ilegal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat dan Jalan Menuju Kesetaraan Pendidikan

*) Oleh : Gavin AsaditPemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pemerataan pendidikanmelalui Program Sekolah Rakyat yang pada 2026 menjadi salah satu prioritas utamapembangunan sumber daya manusia nasional. Pemerintah memandang pendidikan berkualitastidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus dapat diakses seluruhanak Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah denganketerbatasan fasilitas pendidikan. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai langkah strategisnegara untuk membuka akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakatpaling rentan di berbagai daerah. Program ini dinilai menjadi wujud nyata kehadiran pemerintahdalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraihmasa depan yang lebih baik.Pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian daritarget besar pemerintah untuk membangun 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mendatang. Pemerintah menilai pembangunan pendidikan harus bergerak lebih cepat agar kesenjangan sosialakibat ketimpangan akses pendidikan dapat ditekan secara bertahap. Melalui konsep sekolahberbasis asrama, pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampumemperoleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan akademikmaupun pembentukan karakter secara optimal....
- Advertisement -

Baca berita yang ini