Ekonomi Global Anjlok, Jokowi Dapat Peringatan dari IMF

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA –Di sela-sela KTT ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand pada Minggu 3 November 2019 kemarin, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva.

Keduanya membahas soal situasi ekonomi global yang saat ini tengah bergejolak dan melambat. Bahkan, menurut Kritalina, Presiden Jokowi harus mewaspadai pertumbuhan ekonomi yang akan menyentuh titik terendah dalam satu dekade terakhir.

Sejumlah faktor menjadi penyebab anjloknya perekonomian dunia belakangan ini, yang berimbas ke banyak negara. Salah satunya adalah perang dagang yang tak berkesudahan antara AS dan Cina.

Disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, meski ekonomi global harus diwaspadai Indonesia, namun situasi di Asia Tenggara cenderung lebih baik.

To be more exact, beliau mengatakan bahwa ekonomi ASEAN masih berada di bright spot in the world economy, bright spot-nya ada di ASEAN,” kata Menlu Retno

Retno melanjutkan, Presiden Jokowi akan melakukan sejumlah pengembangan prioritas seperti pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan lainnya.

Dalam pertemuan itu Jokowi didampingi Menko Bidang Polhukam Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini