Ekonom: Pembangunan Infrastruktur Memberikan Multiplier Effect Ekonomi Bagi Masyarakat.

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani.

“Kementerian PUPR saat ini tidak hanya memikirkan membangun infrastruktur, namun yang dipikirkan adalah bagaimana supaya ekonomi masyarakat sekitarnya tidak mati,” ujar Aviliani.

Menurut Aviliani, infrastruktur ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah penyerapan tenaga kerja yang saat ini menjadi sangat penting karena dalam kondisi pandemi yang dibutuhkan dari proyek pembangunan infrastruktur itu justru untuk penyerapan tenaga kerjanya.

Ia mengatakan selama 2020 banyak anggaran yang tidak dikontribusikan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun untuk tahun 2021 ini, kata Aviliani, sebenarnya akan membuat banyak terjadi penyerapan tenaga kerja terkait dengan infrastruktur.

Kemudian fungsi kedua dari pembangunan infrastruktur, kata Aviliani, harus memberikan multiplier effectekonomi terhadap suatu daerah. “Maka dari itu tidak boleh membangun infrastruktur hanya untuk kepentingan politik, namun tidak memberikan multiplier effect ekonomi,” ujar Aviliani.

Menurutnya, ketika pembangunan infrastruktur ini harus dibiayai oleh utang maka akan sulit bagi pemerintah untuk mengembalikan utang tersebut dari sisi multiplier effect ekonominya.

“Banyak sekali di masa lalu pembangunan-pembangunan infrastruktur itu dikaitkan dengan kepentingan politik atau hanya untuk jangka waktu sementara. Dengan demikian ketika pembangunan infrastruktur itu telah selesai maka infrastruktur itu menjadi mangkrak. Ini yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di masa mendatang,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Presiden Gunakan Reshuffle untuk Maksimalkan Capaian Program Strategis

Oleh: Windi Paramitha )*Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memastikan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional. Presiden menempatkan reshuffle sebagai instrumen penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan di tengah dinamika tantangan yang terus berkembang.Pelantikan pejabat baru yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada 27 April 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukanpenyesuaian struktural. Pemerintah memandang penyegaran kabinetsebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja lembaganegara.Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung Presiden menegaskanpentingnya integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Presidenmenekankan kesetiaan terhadap konstitusi serta tanggung jawab penuhdalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada negara.Struktur kabinet yang diperbarui menghadirkan sejumlah perubahansignifikan pada posisi strategis. Kepala Staf Kepresidenan sebelumnya, Muhammad Qodari, dipercaya mengemban tugas baru sebagai KepalaBadan Komunikasi Pemerintah. Perubahan ini diarahkan untukmemperkuat koordinasi komunikasi publik.Penunjukan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor StafKepresidenan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalianprogram prioritas. Pemerintah menilai pengalaman dan kapasitas Dudung mampu mendukung efektivitas koordinasi lintas sektor.Sektor lingkungan hidup juga mengalami penyesuaian kepemimpinan. Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur Hidayat, diberikan amanahuntuk memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan secarakomprehensif. Pemerintah melihat latar belakangnya sebagai modal dalam memperluas pendekatan kebijakan.Peran Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya, Hanif Faisol Nurofiq, tidakdihentikan melainkan dialihkan. Pemerintah menugaskan Hanif sebagaiWakil Menteri Koordinator Bidang Pangan guna mendukung penguatansektor strategis lainnya.Pengangkatan Abdul...
- Advertisement -

Baca berita yang ini