Ekonom: Pembangunan Infrastruktur Memberikan Multiplier Effect Ekonomi Bagi Masyarakat.

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani.

“Kementerian PUPR saat ini tidak hanya memikirkan membangun infrastruktur, namun yang dipikirkan adalah bagaimana supaya ekonomi masyarakat sekitarnya tidak mati,” ujar Aviliani.

Menurut Aviliani, infrastruktur ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah penyerapan tenaga kerja yang saat ini menjadi sangat penting karena dalam kondisi pandemi yang dibutuhkan dari proyek pembangunan infrastruktur itu justru untuk penyerapan tenaga kerjanya.

Ia mengatakan selama 2020 banyak anggaran yang tidak dikontribusikan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun untuk tahun 2021 ini, kata Aviliani, sebenarnya akan membuat banyak terjadi penyerapan tenaga kerja terkait dengan infrastruktur.

Kemudian fungsi kedua dari pembangunan infrastruktur, kata Aviliani, harus memberikan multiplier effectekonomi terhadap suatu daerah. “Maka dari itu tidak boleh membangun infrastruktur hanya untuk kepentingan politik, namun tidak memberikan multiplier effect ekonomi,” ujar Aviliani.

Menurutnya, ketika pembangunan infrastruktur ini harus dibiayai oleh utang maka akan sulit bagi pemerintah untuk mengembalikan utang tersebut dari sisi multiplier effect ekonominya.

“Banyak sekali di masa lalu pembangunan-pembangunan infrastruktur itu dikaitkan dengan kepentingan politik atau hanya untuk jangka waktu sementara. Dengan demikian ketika pembangunan infrastruktur itu telah selesai maka infrastruktur itu menjadi mangkrak. Ini yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di masa mendatang,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sidak Ramadan sebagai Instrumen Stabilitas Pasar

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Setiap memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang Idulfitri, pemerintahmemastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga melaluilangkah pengawasan yang aktif dan terukur. Peningkatan aktivitas konsumsimasyarakat dipandang sebagai momentum positif yang mencerminkan perputaranekonomi yang dinamis. Dalam kerangka tersebut, inspeksi mendadak (sidak) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pangan, memastikandistribusi berjalan lancar, serta menjaga keterjangkauan harga bahan pokok. Kehadiran langsung pemerintah di lapangan menegaskan komitmen kuat dalammelindungi kepentingan masyarakat, memperkuat transparansi rantai pasok, sertamembangun kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional yang tangguhdan responsif. Langkah tersebut terlihat nyata ketika Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, turun langsung melakukan pemantauan di Pasar Jonggol, yang selama ini dikenal sebagai pasar penyangga bagi wilayah Bogor, Bekasi, hingga Jakarta. Kehadiran pejabat tinggi di titik distribusi akhir menunjukkan bahwapemerintah mengedepankan pengawasan berbasis kondisi riil lapangan. SarwoEdhy menegaskan bahwa selama Ramadan pemerintah tidak boleh lengah dan harus memastikan harga tetap terkendali serta distribusi berjalan lancar. Jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah pembenahan akan segera dilakukan di lokasi. Hasil pemantauan memperlihatkan mayoritas komoditas pangan strategis beradadalam kondisi relatif stabil. Harga beras medium lokal berada di kisaran Rp13.000 per kilogram dan beras premium Rp14.500 per...
- Advertisement -

Baca berita yang ini