Dukung Pemerintah, Petani Imbau Pupuk Bersubsidi Jangan Dihapus

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Distributor pupuk sekaligus petani, Kristianto mendukung Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo yang meminta agar Komisi IV DPR tidak gegabah untuk menghapuskan pupuk bersubsidi. Menurutnya, bila subsidi pupuk dihapuskan atau dihilangkan akan menyebabkan efek domino.

Bila wacana subsidi pupuk dihapuskan, kata Kristian, maka jelas akan semakin menyiksa para petani karena harga pupuk nonsubsidi dipastikan akan jauh lebih mahal. Bukan hanya petani, pelaku usaha pupuk juga akan merugi, sebab menurunkan daya beli.

“Saya berharap subsidi tetap ada tetapi harus tepat sasaran. Karena bila subsidi ini dihapuskan akan memberatkan petani. Terlebih di tengah pandemi yang terjadi saat ini, belum lagi bila petani merugi,” ucap distributor pupuk Kristian kepada Mata Indonesia News, Senin, 8 Februari 2021.

“Harus ada opsi lain, program pengganti pupuk bersubsidi. Seperti kerja sama dengan BUMN, di mana perusahaan-perusahaan milik BUMN memberikan kontribusi melalui program CSR kepada petani agar survive,” katanya.

Sementara Mentan sebelumnya mengatakan, bila subsidi dihilangkan, maka produktivitas padi atau gabah diyakini bakal turun menjadi di bawah 5 ton per hectare. Angka ini, membuat Indonesia kalah dengan negara tetangga, Vietnam.

Berdasarkan data Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tahun 2018, produksi tanaman padi di Thailand hanya 3,09 ton per ha, Filipina 3,97 ton per ha, India 3,88 ton per ha, serta Pakistan 3,84 ton per ha. Di Asia Tenggara, produksi padi Indonesia hanya kalah dengan Vietnam yang mencapai 5,8 ton per ha.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini