MATA INDONESIA, JAKARTA – Enam provinsi dan 41 kabupaten/kota menandatangani pakta komitmen terkait dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Puluhan daerah pada enam provinsi ini juga menjadi penyangga kebutuhan pembangunan IKN.
Inisiator komitmen ini adalah Akmal Malik, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia sekarang menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat. Pakta komitmen ini berlangsung di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin 20 Juni 2022.
”Wujud nyata tahap awal dari dukungan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi mempercepat pembangunan IKN ini adalah dengan penandatanganan pakta komitmen ini,” kata Akmal Malik.
Dia menuturkan, otonomi daerah harus menghadirkan kebersamaan, keguyuban dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.
Kolaborasi dalam mendukung IKN Nusantara adalah salah satu bentuk spirit berotonomi secara nyata. Enam provinsi yang turut menandatangani pakta komitmen mendukung percepatan pembangunan IKN, selain Akmal Malik, masing-masing perwakilannya adalah
- Kalimantan Timur (Wakil Bupati Paser Syarifah Nasitah Assegaf)
- Sulsel (Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Aslam Patonangi)
- Kalimantan Selatan (Kepala Bappeda Ariadi Noor)
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mewakili Sulawesi Tengah.
- Kalimantan Utara (Asisten Perekonomian dan Pembangunan).
Akmal Malik yang sekarang memimpin Sulbar tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan operasional kegiatan di kawasan Ibu Kota Negara baru Nusantara.
Seperti terus berupaya mendorong hadirnya penerbangan langsung dari Mamuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Selain itu, sebagai daerah penyangga khususnya dalam hal penyediaan material pembangunan, Akmal Malik mendorong aturan pemberian izin usaha tambang yang cepat tapi tetap memperhatikan aspek lingkungan. Mudah tapi juga mengutamakan kebaikan bagi masyarakat Sulbar secara umum.
