Dukcapil: 60 Ribu Penduduk Indonesia Berdata Ganda

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Banyak warga di Indonesia mengeluhkan belum mendapat KTP elektronik walaupun telah melakukan perekaman. Salah satu faktornya diungkap oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah.

“Sekarang itu masih ada penduduk kita yang berdata ganda 60 ribuan,” ujar Zudan dalam keterangannya yang dikutip Senin 16 November 2020.

Zudan mengatakan, warga tersebut tidak bisa mencetak KTP-el sepanjang memiliki data ganda. Menurutnya, warga pemilik data ganda ini harus melakukan penghapusan salah satu datanya jika ingin mencetak KTP-el.

“Jadi dia harus melakukan penghapusan, tetapi bukti dia sudah merekam sudah kita berikan jadi sudah bisa (cetak) kalau nanti dia sudah memperbaiki datanya,” ujar.

Karena itu, ia menyarankan warga yang telah melakukan perekaman, namun belum memperoleh KTP-el melapor ke Dinas Dukcapil setempat. Hal ini untuk memastikan apakah ia termasuk pemilik data ganda.

“Kalau data ganda itu harus memilih, anda itu mau yang mana, yang A atau yang B, kan data ganda itu artinya dia punya dua data kalau dia membuat KTP di sistem agar penduduk bisa memilih, itu harus lapor ke Dukcapil karena kita kan enggak bisa memilihkan,” kata Zudan.

Zudan mengatakan berdasarkan data Dukcapil saat ini, jumlah penduduk yang belum merekam KTP-el sebanyak dua persen dari total penduduk yang wajib memiliki KTP-el yakni 196.394.976.

Artinya jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sebesar 192.468.599 jiwa atau 98 persen, sedangkan yang belum merekam KTP el sebanyak 3.926.377 penduduk.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini