MATA INDONESIA, JAKARTA – Data kependudukan anggota Polri dan TNI yang ada di BPJS Kesehatan disebut juga ikut bocor.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan analisis risiko dari isu kebocoran data Polri dan TNI tersebut.
“Pertama, risiko terhadap keamanan nasional, karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI, Polri, dan semuanya ada disana. Kalau memang benar data itulah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan, maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat,” kata Yuri dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa 25 Mei 2021.
Kemudian, kebocoran data ini juga diyakini dapat berdampak negatif pada reputasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal tersebut kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan peran JKN sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional.
Apalagi, selama ini pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kepesertaan program JKN. Kemudian, isu kebocoran data tersebut juga menyangkut risiko sistem internal pada BPJS Kesehatan.
“Kami segera berikan saran, nasehat, dan pertimbangan kepada direksi secara tertulis, lisan, dan terlibat langsung dengan berbagai pertemuan terkait dengan isu kebocoran data peserta ini,” ujarnya.
