Duh! Data Polri dan TNI di BPJS Juga Ikut Bocor

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Data kependudukan anggota Polri dan TNI yang ada di BPJS Kesehatan disebut juga ikut bocor.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan analisis risiko dari isu kebocoran data Polri dan TNI tersebut.

“Pertama, risiko terhadap keamanan nasional, karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI, Polri, dan semuanya ada disana. Kalau memang benar data itulah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan, maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat,” kata Yuri dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa 25 Mei 2021.

Kemudian, kebocoran data ini juga diyakini dapat berdampak negatif pada reputasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan peran JKN sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional.

Apalagi, selama ini pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kepesertaan program JKN. Kemudian, isu kebocoran data tersebut juga menyangkut risiko sistem internal pada BPJS Kesehatan.

“Kami segera berikan saran, nasehat, dan pertimbangan kepada direksi secara tertulis, lisan, dan terlibat langsung dengan berbagai pertemuan terkait dengan isu kebocoran data peserta ini,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini