DPR Minta Tak Ada Capres yang Kerahkan Massa ke MK

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Jelang sidang gugatan sengketa Pilpres 2019, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimbau tegas agar para kontestan, baik Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandiaga, tidak mengerahkan massa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, MK akan menggelar sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Jumat 14 Juni 2019 mendatang.

“Saya minta semua pihak tidak ada yang melakukan pengerahan massa. Biarkan proses hukum berjalan di MK, bebas dari tekanan pihak manapun,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Ia pun menegaskan MK adalah lembaga negara yang diberi mandat besar oleh konstitusi UUD 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final terhadap sengketa pemilu.

“Hormati MK, adalah bagian dari penghormatan konstitusi negara,” kata Bambang.

Selain itu, Bamsoet mengajak seluruh pihak, terutama kontestan Pilpres 2019 agar benar-benar memberi kesempatan kepada para hakim konstitusi bekerja sesuai tugas dan kewajiban sebaik-baiknya.

Bagi dia, apapun keputusan MK wajib ditaati semua pihak, bukan hanya penggugat, tergugat maupun pendukungnya, tapi lebih luas seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari kesatuan negara.

“Jangan membiarkan persatuan dan kesatuan bangsa tercabik-cabik karena kepentingan politik golongan tertentu,” ujar Bamsoet.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini