MATA INDONESIA, JAKARTA – Penyaluran bantuan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) berupa bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah, menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Chatib Basri sebagai langkah yang tepat.
“Langkah yang tepat,” begitu Chatib mengomentari kebijakan seniornya, Sri Mulyani, Selasa 30 Agustus 2022.
Sementara sebagai menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan pengalihan subsidi BBM yang baru saja ditetapkan sebesar Rp 24,17 triliun, untuk mengurangi tekanan terhadap masyarakat di tengah kenaikan harga barang.
Selain itu, langkah tersebut diharapkan bisa mengurangi kemiskinan akibat kenaikan harga BBM.
Menteri Keuangan mengungkapkan Presiden Jokowi memerintahkan bantuan sosial (bansos) itu sudah dapat disalurkan pekan ini ke masyarakat.
Dari jumlah itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan yang berupa bantalan sosial.
Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat senilai Rp 150 ribu sebanyak empat kali, total anggarannya Rp 12,4 triliun.
BLT tersebut akan dibayar Rp 300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
Jenis kedua, bantuan subisidi upah sebesar Rp 600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.
Kementerian Ketenagakerjaan, kata Sri Mulyani, akan segera menerbitkan petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini.
Ketiga adalah bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak Rp 2,17 triliun untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan bantuan tambahan perlindungan sosial.
Pemerintah sedang menyiapkan sejumlah skema terkait perubahan kebijakan harga BBM subsidi yakni pertalite dan solar, agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN Tahun 2022.
