Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Program Digitalisasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pelaku UMKM di Indonesia terus didorong agar melek digital. hal itu dilakukan agar mereka bisa bersaing di dunia global dan naik kelas.

Nah, pemerintah melalui Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk senantiasa mengoptimalkan digitalisasi untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas. Selain itu, ketahanan dan keberlanjutan usaha para pelaku usaha juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Bisnis Mikro BRI Supari pada acara Diskusi Taman BRI yang mengambil tema “Peran Digitalisasi dalam Mendorong UMKM Naik Kelas,” katanya.

BRI sendiri telah memiliki framework pemberdayaan yang dilakukan secara simultan, yakni melalui pengembangan ekosistem usaha dan kapabilitas pelaku UMKM.

Upaya tersebut dioptimalkan dengan digitalisasi melalui platform digital Bisnis to customer (B2C) yang menghubungkan pelaku usaha UKM dengan para pembeli secara langsung melalui aplikasi jual-beli komoditas secara daring, kemudian ada platform Localoka, dan platform Pasar.id.

Platform digital Bisnis to Customer (B2C) yang tengah dikembangkan menjadi aplikasi penghubung seluruh pelaku multikomoditas secara terintegrasi dalam closed system BRI
service.

Sementara platform Localoka, menyajikan journey dari program pemberdayaan Kelompok Usaha Binaan BRI. Adapun Pasar.id menjadi terobosan yang memfasilitasi aktivitas jual beli secara daring bagi pedagang pasar.

“Kami ingin melayani semua ekosistem sesuai journey-nya. Sekarang ini, bisnis memperebutkan customer experience. Maka siapa yang cepat mengenali, membangun dan mendefinisikan experience nasabah, itulah yang akan jadi pemenangnya,” katanya.

Dalam acara yang sama, Komisaris eFishery yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan KADIN Aldi Haryopratomo mengatakan, skala usaha UMKM dapat dinaikkan melalui optimalisasi digitalisasi.

Teknologi, kata dia, menjadi jembatan untuk mengurangi struktur biaya sehingga lebih efisien. Contohnya proses pembayaran utama yang dulu menggunakan mesin EDC, sekarang bisa menggunakan QR Code sehingga lebih mudah.

“Di eFishery, misalnya, untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi, kami menggunakan sebuah robot atau mesin yang bisa mengetahui kapan ikan dalam keadaan lapar,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini