MATA INDONESIA, JAKARTA-Pengembangan ekonomi dan bisnis pesantren saat ini tengah digalakan oleh pemerintah untuk penguatan ekonomi masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten Erwin Soeriadimadja mengatakan mengatakan, enam prinsip utama dalam pengembangan pesantren, yaitu pertama ekonomi syariah harus mampu memberi kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan nasional.
Kedua, ekonomi syariah merupakan arus baru pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pesantren dan potensi ekonomi lokal guna pertumbuhan yang inklusif.
“Ketiga pemberdayaan pesantren harus bersifat ‘end to end’ dari hulu ke hilir, ke empat pembuatan peta jalan (road map) kemandirian pesantren antara lain melalui replikasi model bisnis, virtual market, dan holding business pesantren,” kata Erwin.
Kelima melalui peningkatan akses pesantren baik akses pasar, keuangan, maupun digitalisasinya, serta keenam melalui pembangunan pesantren dengan memperkuat infrastuktur dan kelembagaan.
Direktur Keuangan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ahmad Juwaini mengatakan, dalam rangka mendukung kemandirian pesantren diperlukan integrasi dan digitalisasi pesantren, yang dimulai dengan pengembangan pusat data pesantren serta penguatan jaringan dengan pihak lain seperti kementrian dan perbankan.
“KNEKS juga turut mendukung beberapa program kemandirian pesantren seperti one pesantren one product(opop) yang telah dilaksanakan di berbagai daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur,” katanya.
Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Korwil Banten oleh Dewa Pengurus Pusat (DPP) Hebitren merupakan wadah penguatan kemandirian pesantren yang ditujukan untuk mendorong akselerasi penguatan ekonomi dari unit usaha di pondok pesantren.
Ketua Hebitren Korwil Banten terpilih KH M Aly Su’udi menekankan bahwa pesantren harus bisa mandiri dan berdaulat dalam upaya penguatn ekonomi di pesantren.
Sebagai dukungan terhadap digitalisasi pengelolaan pesantren, dilakukan penandatanganan MoU antara Hebitren Korwil Banten dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait penyediaan kanal pembayaran QRIS.
