Doni Monardo: Tidak Ada Mudik, Sekali Lagi Tidak Ada Mudik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (COVID-19) Doni Monardo menegaskan tidak ada mudik sepanjang pandemi Covid19 masih berlangsung.

“Itu adalah perintah Presiden, tidak ada mudik, sekali lagi tidak ada mudik, kita semua harus bisa menahan diri dan bersabar untuk tidak mudik terlebih dahulu,” kata Doni Monardo di Jakarta, Senin 4 Mei 2020.

Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Itu terdiri dari larangan sementara penggunaan sarana transportasi umum, baik untuk transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta kendaraan pribadi dan sepeda motor, yang bertujuan keluar dan atau masuk wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau wilayah zona merah penyebaran Covid19.

Misalnya Jabodetabek atau wilayah aglomerasi lainnya yang telah ditetapkan pembatasan sosial berskala besar.

Doni menegaskan masyarakt jangan mencuri-curi kesempatan karena bisa membahayakan warga di kampung halaman.

Sebelumnya Doni mengungkapkan penerapan PSBB menunjukkan hasil baik terhadap perlandaian kurva pandemi. Hal itu tentu harus dijaga hingga wabah berakhir atau muncul ‘new normal.’

1 KOMENTAR

  1. Ya ini saya setuju sekali, jangan mudik dulu deh, manfaatkan kecanggihan teknologi dgn silaturahmi online. Toh kalau sudah pandemi berakhir, silahkan mau mudik juga #KomenPositif

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini