DKI Copot Dirut MRT Jakarta William Sabandar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – William Sabandar, Direktur Utama MRT Jakarta dicopot dari jabatannya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sebagai pemegang saham pengendali, DKI merombak jajaran direksi dan komisaris PT MRT Jakarta pada Jumat 22 Juli 2022.

Hal ini sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan.

Sebagai penggantinya, Pemprov DKI mengangkat Mohamad Aprindy dengan masa jabatan sesuai anggaran dasar perseroan.

Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta, Rendi Alhial mengatakan, perubahan Direktur Utama PT MRT Jakarta merupakan bagian dari upaya dan strategi para pemegang saham untuk melakukan penyegaran dalam jajaran pengurus MRT jakarta.

“MRT Jakarta dapat berperan maksimal dalam memberi pelayanan transportasi umum kepada masyarakat dan dalam mengembangkan kinerja bisnisnya,” ujarnya, Jumat 22 Juli 2022.

Sebelumnya, jabatan terakhir Mohamad Apriandy ialah sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo. Serta Komisaris Utama LRT Jakarta.

Mohamad Apriandy memiliki pengalaman di bidang konstruksi dan properti. Yakni sebagai Direktur Strategi Korporasi dan Sumber Daya Manusia PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Tak hanya merombak direksi, Pemprov DKI juga memberhentikan Zulfikri sebagai Komisaris MRT Jakarta.

Penggantian jabatan direksi sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Anggaran Dasar PT MRT Jakarta, dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018.

Susunan Komisaris dan Direksi MRT Jakarta

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Muhammad Syaugi

Komisaris : Rujiko

Komisaris : Adnan Pandu Praja

Komisaris : Mukhtasor

Susunan Dewan Direksi :

Direktur Utama : Mohamad Aprindy

Direktur Konstruksi : Silvia Halim

Direktur Operasi dan Pemeliharaan: Muhammad Effendi

Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi : Roy Rahendra

Direktur Pengembangan Bisnis: Farchad Mahfud

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini