MATA INDONESIA, JAKARTA – Nama mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah disebut-sebut dalam sidang dugaan korupsi izin ekspor benur yang turut menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Fahri pun menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan keterlibatan dirinya dalam kasus tersebut.
“Dear Jaksa @KPK_RI, sebagai konsekuensi penyebutan nama saya di ruang sidang, mohon tuntaskan klarifikasinya,” cuit Fahri lewat akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah, Kamis 17 Juni 2021.
Dear Jaksa @KPK_RI ,
Sebagai konsekwensi penyebutan nama saya di ruang sidang, mohon tuntaskan klarifikasinya. Sebab ini penyebutan nama saya yang ke-2 kalinya. Pertama nama saya disebut dalam kasus Nazarudin. Saat masih menjabat. Sekarang disebut lagi setelah pensiun.— #FahriHamzah2021 (@Fahrihamzah) June 17, 2021
Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut menjadi kali kedua dirinya disebut-sebut terkait kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Pertama, namanya disebut oleh mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazarudin. Ketika itu seorang saksi kasus Nazaruddin menyebut dirinya menerima 25 ribu dolar AS.
“Kali ini disebut hanya karena WA seorang menteri kepada stafnya agar Tim Saya (bukan saya) dipanggil presentasi. Saya rakyat biasa yang diminta untuk menyiapkan Tim untuk menjelaskan kesiapan teknis pelaksanaan program pemerintah yg sah. Apa salahnya?” ujarnya.
Ia pun meminta jaksa KPK berhati-hati di ruang sidang. Menurutnya, jaksa KPK hanya membuat sensasi ketika membuka barang bukti yang tak ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Mungkin banyak orang termasuk jaksa @KPK_RI tidak peduli dengan nama baik, kehormatan dan harga diri yang dijaga bertahun-tahun sehingga menganggap remeh penyebutan nama orang secara tanpa kehati-hatian yang tinggi yang akhirnya merusak nama orang. Tidak boleh begitu,” katanya.
“Dalam kasus saya misalnya, apa sih yang kalian temukan? Kenapa tidak kalian teruskan? Kenapa saya dibiarkan bebas berkeliaran? Aneh…sekedar mau suruh orang diam dengan dipanggil atau disebut nama bukanlah cara kerja negara yang benar apalagi penegakan hukum. Hentikan!,” ujarnya.