Dishub DKI Jakarta: SIKM Tidak Diperlukan untuk Melakukan Perjalanan di Jabodetabek

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan bahwa syarat SIKM hanya untuk warga yang ingin meninggalkan atau menuju wilayah Jabodetabek.

“Untuk Jabodetabek tentu tidak perlu SIKM. Karena Jabodetabek itu menjadi satu kesatuan wilayah,” kata Syafarin, Jumat 9 April 2021.

Ia juga mengatakan bahwa warga dari Depok, Bekasi, maupun Bogor masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa di dalam wilayah Jabodetabek selama masa larangan mudik tanggal 6-17 Mei berlangsung.

“Yang akan keluar Jabodetabek, misalnya dari Bekasi ke Karawang, ke Bandung, otomatis perlu,” kata Syafrin.

Keputusan pemerintah menerapkan kebijakan larangan mudik tersebut bertujuan untuk menghindari lonjakan kasus positif Covid-19. Mengingat, pasca libur panjang kasus positif Covid-19 di Indonesia justru melonjak.

Maka, Syafrin menegaskan syarat SIKM sebagai perjalanan keluar kota juga berlaku bagi warga yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19. Namun dalam Surat Edaran Ketua Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Ramadan, terdapat pengecualian bagi beberapa sektor.

Mulai dari distributor logistic hingga pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak, seperti perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil didampingi oleh satu orang anggota keluarga, serta kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

“Pengecualiannya hanya tadi itu saja. Yang sudah divaksin kita harapkan, disarankan tidak melakukan mudik,” kata Syafrin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini