Disdik Sumbar akan Evaluasi Aturan Diskriminatif di Lingkungan Sekolah

Baca Juga

MATA INDONESIA, PADANG – Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menegaskan bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Barat akan mengevaluasi aturan diskriminatif di lingkungan sekolah terkait pemaksaan penggunaan jilbab untuk siswi beragama Kristen di SMKN 2 Padang.

Evaluasi menyeluruh tersebut akan dilakukan mulai tanggal 25 Januari hingga 1 Februari 2021. Pertemuan akan dilakukan antara Disdik, tokoh agama, Komnas HAM, Ombudsman dan pihak lainnya untuk membahas hal ini.

“Disdik Sumatera Barat akan melakukan evaluasi dan revisi menyeluruh peraturan-paeraturan atau kebijakan sekolah yang diskriminatif di seluruh wilayah Sumatera Barat,” kata Beka.

Selain itu sosialisasi akan diberikan kepada guru dan kepala sekolah di wilayah Sumatera Barat. Beka juga menambahkan bahwa penataan layanan dan penyusunan mekanisme perlindungan akan diberikan kepada peserta didik.

Meski penanganannya masih belum selesai namun upaya tindak lanjut terhadap penyelesaian kasus ini memperlihatkan kemajuan dalam pencegahan prakrek intoleran.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penanganan kasus ini dan berharap tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

Maka daerah lain juga diharapkan bisa meniru upaya tindak lanjut yang sama bila menemukan kasus diskriminatif di lingkungan sekolah.

“Berharap daerah lain juga bisa melakukan hal yang sama jika ada peraturan yang diskriminatif,” kata Beka.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini