Dinilai Gak Pantas, Fahri Hamzah Jawab Enteng Soal Kehadirannya di Acara Bukber dengan Jokowi

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Seorang wartawan mempertanyakan kehadiran Fahri Hamzah saat buka puasa bersama (bukber) Presiden Jokowi dengan pimpinan lembaga negara di Istana, Senin 6 Mei 2019. Alasannya, dia gak pantas datang karena sering melancarkan kritik pedas kepada pemerintah.

Politisi tanpa partai itu pun menjawab dengan enteng melalui akun twitternya, Selasa 7 Mei 2019. Tetapi dia menyadari sulitnya awam memahami hal relasi yang dia bangun.

“Saya jawab singkat, ‘istana itu bukan kantor pribadi tapi itu kantor kepala negara.’ Jadi Bayangkanlah betapa sulit memahami relasi2 ini,” ujar Fahri.

Usai acara tersebut Fahri mengaku kegiatan itu merupakan upaya pencairan suasana setelah Pemilu 2019.

Menurutnya suasana saat itu tidak kaku dan informal sehingga lebih banyak diisi dengan obrolan ringan.

Seperti diketahui pada acara itu Presiden Jokowi sempat menegaskan keseriusan pemerintahannya untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini