Digitalisasi Jadi Kunci Sukses Penanganan Pandemi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Digitalisasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan pandemi covid-19. Penggunaan teknologi digital dinilai sangat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam memantau dan mengambil keputusan berdasarkan data riil yang diperbaharui setiap saat.

“Kunci keberhasilan dalam menangani pandemi adalah digitalisasi, respon cepat, dan peran aktif seluruh pihak dari berbagai sektor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga memaparkan, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya terkait dengan penanganan pandemi dan hingga saat ini keberhasilannya dapat terlihat dari terkendalinya kasus pandemi dan sektor perekonomian yang kembali tumbuh positif.

Diketahui, pandemi Covid-19 merupakan permasalahan global yang tak hanya menyasar sektor kesehatan saja, namun juga menjadi permasalahan multidimensi yang berdampak pada multisektor.

Respon cepat yang telah dilakukan Pemerintah dalam penanganan pandemi yakni dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KP-CPEN) yang memungkinkan Pemerintah untuk mengendalikan aspek kesehatan dan ekonomi serta memudahkan adaptasi kebijakan di tengah pandemi.

Selain itu, respon cepat lainnya di aspek kesehatan yakni pembatasan mobilitas, kampanye memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta penyediaan pengobatan dan vaksinasi.

Menurut Airlangga, Pemerintah juga telah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak dari berbagai sektor mulai dari Pemerintah Daerah hingga Lembaga Internasional.

Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara rutin dilaksanakan setiap minggu guna menjadi katalis dalam percepatan pembuatan kebijakan terkait penanganan pandemi terlebih pada sektor ekonomi.

Kolaborasi global juga dilakukan Pemerintah dengan berbagai Lembaga Internasional seperti WHO, IFRC, UNDP, dan UNICEF yang telah membantu Indonesia dalam penyusunan pedoman teknis dan pendampingan pelaksana teknis pendistribusian vaksin secara cepat dan tepat sasaran.

Selain kolaborasi global dengan Lembaga Internasional, Pemerintah juga melakukan sinergi dengan beberapa negara lain seperti halnya Australia, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan Uni Emirat Arab guna memperoleh kebutuhan logistik seperti vaksin, oksigenator, dan obat-obatan secara cepat sehingga mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini