Digelontorkan Rp 30 Miliar Buat Sumur Resapan Wali Kota Bima Arya Puji Anies ‘Setengah Menjilat’

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Dapat Rp 30 miliar dari Gubernur Anies Baswedan, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto memuji DKI-1 sampai setengah menjilat. Dia bahkan mendukung Gubernur DKI itu ‘melawan’ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa mengatasi banjir di ibu kota juga harus dari Bogor.

“Tahun lalu kita kritisi karena gubernur terlalu banyak rapat dan kurang action. Sekarang kita apresiasi. Yang disampaikan Mas Anies ketika mendebat Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) betul. Bukan hanya hilir, tapi hulu. Apa yang terjadi di kota Bogor menentukan apa yang dialami Jakarta,” ujar Bima Arya, Minggu 16 Februari 2020.

Namun Bima tidak secara spesifik uang Rp 30 miliar itu untuk apa saja. Dia hanya mengungkapkan dana tersebut untuk membuat sebanyak mungkin sumur resapan di Bogor.

Bima menegaskan apa yang terjadi di Bogor akan menentukan kondisi Jakarta. Artinya kalau di Bogor hujan 24 jam nonstop pasti, menurut istilah Bima, ‘teman-teman’ di Jakarta kebanjiran.

Bima setuju dengan pernyataan Anies terkait persoalan banjir harus diselesaikan secara bersama-sama. Menurutnya, masalah banjir harus diselesaikan dari hulu hingga ke hilir.

Mereka yang harus bekerja bersama adalah Menteri PUPR, Bupati Bogor, Wali Kota Bogor. Bukan tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta sendiri.

Sebelumnya, beberapa kali Anies pernah tidak mengikuti rapat-rapat pembahasan bersama penanggulangan banjir Jakarta yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Anies juga menolak menuntaskan proyek naturalisasi Kali Ciliwung dan malas memerintahkan aparatnya untuk mengeruk sungai dan tali-tali air menjelang hujan turun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini