MATA INDONESIA, JAKARTA – Pihak Lippo Group harus menelan pil pahit karena diduga termasuk salah satu obligor pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kawasan rumah mewah miliknya yang bernilai Rp 5 triliun di Karawaci disita oleh negara. Penyitaan ini dilakukan oleh Satuan Tugas BLBI.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD. Ia menjelaskan bahwa pemerintah resmi mengambil alih hak penguasaan untuk 49 bidang tanah yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia dengan total luas 5,2 juta meter persegi.
Petugas pun telah memasang pelang berwarna putih dengan tulisan bahwa aset tersebut berada di bawah penguasaan dan pengawasan pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 tahun 2021.
“Pelang tersebut memuat larangan untuk memperjualbelikan, memanfaatkan, menguasai dan tindakan lainnya tanpa izin dari satgas BLBI,” ujarnya, Jumat 27 Agustus 2021.
Pengambilalihan aset tersebut pun turut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Kita akan melakukan pengambilalihan penguasaan aset-aset sebagai penggantian dari BLBI yang diberikan pemerintah 22 tahun yang lalu,” katanya.
Sri Mulyani menjelaskan pengambilalihan aset 49 bidang tanah ini dilakukan serentak di sejumlah wilayah di tanah air, seperti Tanggerang, Medan hingga Pekanbaru.
“Tadi saya seneng ada beberapa di kota-kota lain juga aset-aset ini dilakukan pengambilalihan penyelesaian dan pemulihan untuk menjadi kekayaan negara. Beberapa langkah yang dilakukan tim sekarang ini dengan terus melakukan pemanggilan para obligor dan para debitur,” ujarnya.
