Dianggap Serang Personal Prabowo, BPN Tak Jadi Laporkan Jokowi, Kenapa?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan pihaknya tak akan melaporkan Joko Widodo (Jokowi) ke Bawaslu terkait pernyataan soal lahan negara yang dikuasai sang capres. Pernyataan soal lahan negara yang dikuasai Prabowo meluncur dari mulut Jokowi saat debat capres jilid 2 yang digelar beberapa waktu lalu.

Batalnya pelaporan tersebut lantaran Prabowo tak memberikan izin pelaporan atas dugaan serangan terhadap personal itu. “Kami kalau mau lapor pun tidak boleh sama Pak Prabowo,” kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan seperti dikutip dari Detikcom pada Kamis 21 Februari 2019.

Menurut Dasco, ‘serangan’ dari Jokowi itu merupakan hal biasa dalam panggung debat pilpres. Ia menyebut Prabowo tak mau balik menyerang. “Arahan Pak Prabowo bukan gitu. Kami anggap itu bukan suatu yang penting, namanya debat itu biasa,” ujarnya.

“Tapi kan pola kami beda, Pak Prabowo beda polanya. Kalau pun diserang, dia tetap nggak mau menyerang. Kalau pola Pak Jokowi gitu ya, namanya debat,” imbuh Dasco.

Sebelumnya, Jokowi telah dilaporkan ke Bawaslu pada Senin (18/2) oleh pendukung Prabowo yang tergabung dalam Tim Advokasi Indonesia Bergerak. Mereka tak terima dengan ucapan Jokowi soal lahan yang dikuasai Prabowo yang dianggap menyerang urusan personal.

Terkait laporan itu, Bawaslu tengah mendalaminya. Penanganan laporan itu juga akan melibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). (Tisa)

Berita Terbaru

Transformasi Ekonomi Indonesia: Swasembada Pangan dan Energi Jadi Prioritas Strategis

Di tengah kompleksitas situasi geopolitik dunia yang terus berkembang, Indonesia memposisikan program kemandirian pangan dan energi sebagai prioritas strategisnasional. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat sektor pertanian dan energi terbarukan, sebagai bagian dari transformasi ekonomi menuju kemandirian dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Transformasi ekonomi Indonesia melalui program swasembada pangan dan energimerupakan wujud nyata dari cita-cita kemandirian bangsa yang telah lama didambakansejak era kemerdekaan. Program strategis ini tidak hanya bertujuan mengurangiketergantungan impor, tetapi juga menghidupkan kembali semangat berdikari yang menjadi fondasi kedaulatan nasional Indonesia.  Dalam konteks kemandirian bangsa, swasembada pangan dan energi menjadi pilar utama yang menentukan kemampuan Indonesia untuk berdiri tegak di tengah dinamikaglobal yang penuh ketidakpastian.  Swasembada bukan tujuan jangka pendek, tetapi fondasi kemandirian nasional. Pemerintah terus membangun visi jangka panjang yang mencakup ketahanan logistik, kedaulatan ekonomi, dan stabilitas nasional. Perspektif ini menegaskan bahwa program swasembada harus dipahami sebagai investasi strategis untuk generasi mendatang. Peter Abdullah, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, memberikan perspektif mendalam mengenai pentingnya transformasi struktural ini bagimasa depan bangsa Indonesia. Menurut Peter Abdullah, upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsamelalui swasembada pangan dan energi merupakan langkah strategis dalammemperkuat ketahanan nasional, baik dalam situasi damai maupun krisis global. Pandangan ini menegaskan bahwa program swasembada bukan sekadar target produksi, melainkan investasi jangka panjang untuk stabilitas negara.  Ketahanan pangan dan energi bukan semata isu ekonomi, melainkan bagian daripertahanan negara. Dalam konteks ini, pemerintah mendorong penguatan sektordomestik agar Indonesia tidak bergantung pada impor dalam kondisi darurat. Strategi ini menjadi semakin relevan mengingat berbagai gejolak geopolitik yang kerapmempengaruhi rantai pasokan global. Peter Abdullah melihat upaya ini sebagaimomentum penting untuk mengubah paradigma pembangunan yang selama ini terlalubergantung pada sektor ekstraktif dan impor. Fokus pada transformasi ekonomi ini tidak hanya bertujuan mencapai swasembada, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih resilient dan inklusif. Denganmemperkuat fondasi domestik, Indonesia diharapkan dapat mengurangi kerentananterhadap fluktuasi harga komoditas global dan shock ekonomi eksternal. Peningkatan produktivitas menjadi fokus utama dalam roadmap swasembada nasional. Pemerintah mulai membenahi sistem insentif agar petani memperoleh keuntungan yang layak, sekaligus menarik generasi muda kembali ke sektor pertanian. Langkah inidipandang krusial mengingat tantangan regenerasi yang dihadapi sektor pertanianIndonesia. Pemerintah mengedepankan keseimbangan antara harga yang terjangkau bagikonsumen dan pendapatan yang memadai bagi petani. Strategi ini diharapkan dapatmeningkatkan daya beli masyarakat perdesaan dan mendorong pertumbuhan ekonominasional yang lebih merata. Dukungan terhadap komoditas unggulan seperti beras terus diperkuat dalam program swasembada nasional. Pemerintah melihat potensi besar untuk mencapai swasembada, mengingat kapasitas panen Indonesia yang lebih tinggi dibanding negara-negara maju. Optimisme ini didukung oleh kondisi geografis dan iklim Indonesia yang...
- Advertisement -

Baca berita yang ini