Pemerintah Percepat Swasembada Pangan dan Energi sebagai Pilar Ketahanan Nasional

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah terus memastikan program swasembada pangan dan energi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian bangsa di tengah dinamika global yang penuh gejolak.

Langkah ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi ketahanan nasional, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

Di saat berbagai negara menghadapi krisis rantai pasok dan lonjakan harga komoditas, Indonesia memilih memperkuat kemampuan domestik agar tidak tergantung pada impor, terutama dalam kondisi darurat.

Peter Abdullah, Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menyampaikan bahwa program swasembada merupakan pondasi bagi kemandirian bangsa.

“Swasembada pangan dan energi bukan sekadar isu ekonomi, tapi juga menyangkut pertahanan negara. Pemerintah ingin memastikan Indonesia tidak bergantung pada impor dalam kondisi darurat,” kata Peter saat wawancara dengan sebuah stasiun Radio di Jakarta.

Menurut Peter, pemerintah telah menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat sektor pertanian dan energi terbarukan sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas melalui perbaikan sistem insentif bagi petani.

“Pemerintah tengah membenahi struktur insentif agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Ini juga bertujuan menarik kembali generasi muda ke sektor pertanian,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan proyek swasembada tidak hanya dilihat dari luas lahan yang dikelola, tetapi dari efektivitas manajemen, efisiensi produksi, dan kepastian harga. Untuk itu, pemerintah mulai merancang kebijakan terintegrasi berbasis data sebagai fondasi pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Peter juga menyoroti pentingnya keseimbangan harga dalam kebijakan ini. Pemerintah disebutnya berupaya menjaga harga terjangkau bagi konsumen, namun tetap memastikan pendapatan petani berada di level yang memadai.

“Langkah ini akan meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Dukungan terhadap komoditas strategis seperti beras pun terus diperkuat. Menurut Peter, dengan kapasitas panen yang dimiliki Indonesia, potensi untuk mencapai swasembada jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa target jangka menengah untuk swasembada bukan hal yang mustahil.

“Pemerintah kini berpikir jangka panjang. Swasembada bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, melainkan menjadi fondasi untuk membangun kedaulatan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional ke depan,” tutup Peter.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini