MATA INDONESIA, JAKARTA – Dialog damai dinilai menjadi salah satu keinginan dari kelompok separatis dan teroris (KST) Papua menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa dialog harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah pada jalur non-kekerasan. Namun, pihak yang ingin melepaskan diri dari NKRI patut menjadi perhatian.
“Dialog memang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah pada jalur non-kekerasan tetapi harus dalam kerangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam kerangka NKRI tidak ada toleransi atas pembahasan di luar konteks NKRI termasuk opsi memisahkan diri dari NKRI,” kata Stanislaus Riyanta kepada Mata Indonesia News, Sabtu 4 Desember 2021.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai bahwa upaya dialog memang diungkapkan oleh beberapa kelompok dari 23 organisasi KST Papua. Bahkan, pihaknya mendengar langsung keinginan tersebut saat berkunjung ke Papua.
“Ada belasan yang sudah ditemui oleh tim KOmnas HAM dan kami tawarkan seandaianya dilakukan dialog perdamaian, kita contohkan seperti di Aceh, apakah bersedia, rata-rata menjawab bersedia,” kata Taufan.
Taufan menyebut bukan organisasi KST Papua saja yang ingin dialog damai. Menurutnya, masyarakat sipil, tokoh di Papua bahkan aktivis menginginkan hal yang sama. Namun, lanjutnya, formula dialog damai yang diinginkan berbeda-beda. Ada yang menginginkan dialog secara internasional dan ada pula yang menginginkan diselesaikan cukup di dalam negeri.
“Tapi apapun itu saya kira yang penting ada keinginan untuk dialog. Jadi enggak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang di Papua sudah menolak berdialog dengan Jakarta. Enggak. Itu kami dapatkan,” kata Taufik.
Taufan mengakui bahwa dialog damai pun bisa jadi tidak akan berjalan mulus seperti yang dibayangkan banyak orang. Apalagi, jika dibandingkan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.
Taufan berkata dialog damai GAM lebih mudah karena secara organisasi lebih terstruktur dan pimpinannya pun lebih jelas.
“Memang di Papua berbeda satu yang lainnya belum tentu satu suara. Tapi ada semua pihak yang menyatakan ingin dialog maka itu suatu harapan untuk melakukan pendekatan baru, tidak lagi pendekatan keamanan,” kata Taufik.
 Papua menurut Komisi Nasional Hak Asasi){kind=link}