Di Hari Pengusiran, Palestina Sangat Berharap Indonesia Lakukan Ini

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Setiap 15 Mei, Pemerintah Palestina memperingati Hari Nakbah atau hari pengusiran bangsa Palestina yang mendorong terbentuknya negara Israel pada 1948. Pada peringatan tahun ini pemerintah negara itu sangat mengharapkan bantuan Indonesia untuk melunakkan Amerika Serikat.

“Kami berharap dengan adanya Indonesia di Dewan Keamanan PBB bisa menggerakkan seluruh negara di dunia untuk membantu menyelesaikan masalah kami di Palestina,” kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair AlShun di Jakarta, Jum’at 17 Mei 2019.

Zuhair sangat berharap Indonesia bisa melunakkan Amerika Serikat dan Israel supaya mau bekerjasama dengan baik untuk mencapai perdamaian dengan prinsip ‘Solusi Dua Negara.’

“Kami ingin hidup seperti kalian dengan bebas dan merdeka. Kami berharap Indonesia bisa lebih gigih membantu menyelesaikan masalah penjajahan di Palestina,” kata Dubes Palestina tersebut.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh rakyat dan pemeritah Indonesia atas segala bentuk bantuan kepada Palestina dan perhatian untuk isu Palestina.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunannya pada Januari tahun ini telah menyampaikan bahwa isu Palestina akan terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia pada 2019, termasuk saat Indonesia berperan di Dewan Keamanan PBB.

Pemerintah Indonesia memastikan bahwa isu Palestina tidak terpinggirkan, dan tetap berada di radar dan bahkan menjadi pusat perhatian di Dewan Keamanan PBB.

Itulah sebabnya Indonesia pada saat menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2019 menggelar kegiatan diskusi informal berformat “Arria Formula” mengenai Palestina pada 9 Mei di Markas PBB di New York, Amerika Serikat.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini