Di Bawah Trump Hubungan Rusia-AS Hancur

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sekutu setia Presiden Putin, Vladimir Zhirinovsky mengadakan pesta sampanye di Parlemen Rusia tahun 2016, bersulang untuk kemenangan pemilihan Presiden Donald Trump.

Trump resmi dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Umum Presiden Amerika (AS) usai meraih lebih dari 270 suara dalam Pemilihan Kolase atau Electoral College yang merupakan tahap lanjutan dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden AS.

Salah satu kandidat harus mengamankan setidaknya 270 suara untuk memenangkan pemilu ini. Dikarenakan Trump sukses mengamankan lebih dari 270 suara, maka konglomerat asal New York itu pun melenggang ke Gedung Putih.

Kembali kepada sosok Zhirinovsky. Pria berusia 74 tahun itu tampaknya mengubah arah politiknya. Anggotta parlemen veteran tersebut mengatakan para aktivis mudanya akan berada di luar kedutaan Amerika Serikat di Kota Moskow sambil meneriakkan “Take Biden and Trump Down!” menjelang pemilihan Selasa (3/11) nanti.

“Dia (Trump) tidak melakukan hal baik untuk kami!” tegas Zhirinovsky yang merupakan Ketua Partai Demokrat Liberal Rusia, melansir Reuter, Jumat, 30 Oktober 2020.

“Tetapi kami bertindak sesuai dengan pepatah Rusia bahwa Anda memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan. Biden merupakan kejahatan yang terlalu besar,” sambungnya.

Sementara Kepala Dewan Urusan Internasional Rusia, Andrei Kortunov mengatakan, di bawah pemerintahan Donald Trump hubungan bilateral antara Rusia dan AS berada di titik terburuk.

“Di bawah Trump, pada dasarnya semua pilar hubungan telah hancur. Kami mengalami perang diplomatik, kedua kedutaan menjadi seperti benteng yang terkepung. Dan diplomasi dalam arti digantikan oleh sanksi,” tutur Kortunov.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teror di Balik Dalih Perjuangan: Mengutuk Aksi Biadab OPM yang Menumbalkan Masa Depan Anak Papua

Oleh: Silas Tabuni *) Papua kembali berduka. Ruang kelas yang seharusnya menjadi persemaian peradaban dan masa depan bangsa justru ternoda oleh aksi kekerasan yang melampaui batas kemanusiaan. Peristiwayang terjadi di Sekolah Yakpesmi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada Senin pagi, 2 Februari 2026, bukan sekadar catatan kriminal biasa. Pembunuhan keji terhadap Frengki, seorang tenaga kependidikan yang tengah mendedikasikan hidupnya untuk memperbaiki fasilitasbelajar siswa, adalah serangan langsung terhadap nalar publik dan martabat bangsa. Aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang seringmengatasnamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), menegaskan bahwa kelompok ini tidak lagi berjuang demi rakyat, melainkan telah menjadimesin teror yang menghambat kemajuan Papua. Kejadian bermula ketika ketenangan sekolah pecah oleh suara tembakan. Frengki, pria berusia55 tahun yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, berusaha menyelamatkan diri ke ruang guru saat para pelaku mengejarnya. Meski sempat ada upaya penghalangan dari rekan sejawatnya, Dason Wakla, keganasan para pelaku tidak terbendung. Frengki tewas dengan luka senjata tajamdi tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi para pendidik. Tindakan inimerupakan puncak dari demanusiualisasi yang dilakukan oleh OPM, di mana nyawa manusiadianggap sebagai komoditas politik yang murah. Narasi yang dibangun oleh TPNPB Kodap XVI Yahukimo setelah kejadian tersebut adalah polalama yang sangat klise dan tidak berdasar. Melalui siaran persnya, kelompok ini secara sepihakmelabeli korban sebagai agen intelijen negara yang menyamar. Klaim tak berdasar ini adalahupaya putus asa untuk melegitimasi pembunuhan warga sipil di mata internasional. Tanpa buktihukum maupun administratif yang valid, pelabelan "intelijen" menjadi vonis mati instan yang dikeluarkan oleh kelompok bersenjata tanpa proses peradilan apa pun. Sebaliknya, faktalapangan menunjukkan bahwa Frengki adalah warga sipil murni yang direkrut pihak sekolahsejak Desember 2025 untuk membantu pengadaan kursi dan meja belajar. Ia bukan aparat, bukanpemegang senjata, dan sama sekali tidak memiliki rekam jejak militer. Klaim sepihak Mayor Kopitua Heluka yang menyatakan Yahukimo sebagai zona perang danmemerintahkan penutupan fasilitas publik seperti sekolah serta rumah sakit adalah bentukpembangkangan terhadap hak asasi manusia yang paling dasar. Menginstruksikan wargapendatang untuk angkat kaki dan mengancam keselamatan siapa pun yang bekerja sama denganpemerintah merupakan strategi intimidasi yang bertujuan menciptakan kekosongan sosial di Papua. Jika sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan ditutup, maka yang paling dirugikanadalah masyarakat asli Papua sendiri yang akan kehilangan hak pendidikan dan kesehatan. OPM secara sadar sedang menghancurkan fondasi kesejahteraan Papua demi agenda sempit mereka. Pemerintah, melalui langkah-langkah strategisnya, harus menyikapi fenomena ini denganketegasan yang tidak setengah-setengah. Agenda pemerintah untuk mempercepat pembangunandan integrasi kesejahteraan di Papua tidak boleh surut hanya karena teror. Justru, kehadirannegara harus semakin nyata untuk mengisi ruang-ruang yang coba dikuasai oleh rasa takut. Penguatan keamanan di objek vital seperti sekolah dan fasilitas kesehatan adalah harga mati. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini