Dewan Pers Minta Media Bersatu Lawan Terorisme

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Dewan Pers RI menyadari, ancaman nyata yang saat ini tengah dihadapi masyarakat Indonesia adalah hoaks dan terorisme atau radikalisme.

Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo meminta semua elemen media agar berjuang bareng dalam perang melawan terorisme maupun maraknya berita bohong.

Ia berkata, kini gerkaan terorisme sudah mulai memanfaatkan pemberitaan di media massa untuk menebarkan aksi-aksi, yang bertujuan menakut-nakuti masyarakat dan delegitimasi penegak hukum.

Agus menyebut, sudah sepatutnya semua media bekerja keras dalam menangkal hal tersebut, dengan tujuan kemanusiaan.

“Jurnalisme bukan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yan lebih tinggi, seperti kemanusiaan dan keadilan,” kata Agus dalam webinar, Selasa 26 Januari 2021.

Sementara menurut Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari, media harus menjadi pengecek fakta dan informasi yang valid, agar masyarakat tidak termakan hoaks.

“Media harus memverifikasi atau membandingkannya dengan berita yang sama dari sumber yang berbeda,” ujar Atal.

Dia pun mengimbau media untuk tidak melakukan glorifikasi dalam  pemberitaan, tetapi memilih diksi yang lembut dan tidak menyudutkan pihak-pihak tertentu.

Atal menjelaskan, pers juga harus berperan aktif mencegah radikalisme dan terorisme karena dua hal itu merupakan kejahatan luar biasa. Menurut dia, radikalisme dapat direduksi jika media massa menghindari posisi intensifier of conflict (penguat konflik).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini