Detik-detik Politisi Nasdem Serahkan Uang untuk Pasok Senjata KSTP Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Oknum politisi Nasional Demokrat (Nasdem) yang kini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tolikara Arsony Wanimbo atau Sonny Wanimbo diduga ikut terlibat memasok senjata untuk Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP). Ia dikabarkan memberikan uang senilai Rp 370 juta kepada pemasok senjata KTSP, Neson Murib.

Uang tersebut diberikan oleh Sonny Wanimbo pada pertengahan April 2021 lalu di Hotel Metta Star Waena, Kota Jayapura. Sonny diduga merupakan teman kuliah Neson Murib di salah satu universitas di wilayah Denpasar, Bali.

Kala itu, Sonny Wanimbo merupakan Ketua Ikatan Mahasiswa Pegunungan Se-Jawa dan Bali. Dia pun aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan kongres kemahasiswaan di pegunungan.

Menurut Kepala Satgas Humas Nemangkawi, Kombes M Iqbal Alqudusy, keterlibatan SAW terungkap setelah Ratius Murib ditangkap di Kabupaten Puncak Jaya pada Senin 13 Juni 2021.

Dari pemeriksaan terhadap Ratius Murib, terungkap beberapa hal yang mengarah pada keterlibatan politisi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya membantu KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen.

“Kami masih lakukan penyidikan terkait bukti transaksi yang ditemukan, termasuk benar atau tidaknya aliran dana ke Lekagak Telenggen,” katanya, Rabu 16 Juni 2021.

Selain uang tunai, polisi juga menemukan catatan bantuan Pemkab Puncak Jaya sebesar Rp 600 juta untuk pimpinan KKB, Lekagak Telenggen, pada 6 Februari 2021.

Tak hanya itu, dalam buku catatan yang dibawa Ratius Murib tersebut, terungkap ada penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Semua nama yang ada bukti transfer tersebut pasti akan dipanggil penyidik,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini