MATA INDONESIA, WASHINGTON – Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada perusahaan permata milik Myanmar. Langkah ini ditempuh AS dalam upaya membatasi junta militer menghasilkan pendapatan.
Ini juga merupakan langkah terbaru dari pemerintahan Presiden Joe Biden yang menargetkan para jenderal –yang merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari dan telah menewaskan ratusan warga sipil dalam demonstrasi yang menentang kudeta.
“Tindakan hari ini menyoroti komitmen Departemen Keuangan untuk menolak sumber pendanaan militer Burma, termasuk dari perusahaan-perusahaan milik negara utama di seluruh Burma,” kata Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, Andrea Gacki, melansir Reuters, Jumat, 9 April 2021.
AS bersama sejumlah negara Barat lain menjatuhkan sanksi kepada para jenderal yang terlibat dalam aksi kudeta. Tak hanya itu, beberapa anggota keluarga mereka dan dua konglomerat yang dikendalikan oleh militer juga mendapatkan sanksi.
Myanma Gems Enterprise, bagian dari kementerian pertambangan negara tersebut, dimasukkan ke dalam daftar Warga Negara Yang Ditunjuk Khusus Departemen Keuangan AS.
Langkah tersebut menghalangi orang AS untuk berbisnis dengan entitas tersebut, yang mengeluarkan izin dan lisensi untuk menambang batu mulia dan mengumpulkan pendapatan dari penjualan permata dan giok.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa daftar hitam itu dilakukan ketika para pemimpin militer menghadiri sebuah emporium permata di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.
“Amerika Serikat akan terus meningkatkan tekanan pada aliran pendapatan rezim sampai menghentikan kekerasannya, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, mencabut darurat militer dan keadaan darurat nasional, menghapus pembatasan telekomunikasi, serta mengembalikan Burma ke jalur demokrasi,” tutur Blinken.
Sebelumnya, Departemen Keuangan AS untuk memasukkan Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) ke dalam daftar hitam dan membekukan aset apa pun yang mereka miliki di AS akan dilakukan paling cepat pada Kamis (25/3).
Presiden AS, Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif pada 11 Februari yang merupakan jalan bagi sanksi baru terhadap junta militer beserta pihak-pihak dan keluarga yang terkait dengan kudeta pada awal Februari.
