Demonstrasi Tak Sesuai Protokol Kesehatan Akan Ditindak Tegas Karena Bahayakan Masyarakat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah akan menindak tegas aksi demonstrasi fisik yang tidak sesuai protokol kesehatan karena membahayakan masyarakat dan melanggar hukum.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam keterangan persnya, Sabtu 24 Juli 2021.

“Pemerintah akan menindak tegas,” ujar Mahfud.

Mahfud mengungkapkan saat ini ada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan situasi ketakutan masyarakat di tengah Pandemi Covid19 yang belum bisa dipastikan akhirnya.

Mereka selalu melakukan provokasi dengan menyatakan setiap langkah pemerintah adalah salah.

Mahfud menganjurkan untuk menyampaikan aspirasi di masa pandemi sebaiknya dilakukan melakukan saluran yang menjaga protokol kesehatan seperti melalui zoom atau media sosial.

Pemerintah juga memahami bahwa masyarakat sekarang sedang dilanda ketakutan terhadap varian Delta Covid19 dan berhentinya ekonomi karena pemberlakuan pembatasan untuk memutus penularan Covid19.

Masyarakat yang menyuarakan hal itu dinilainya merupakan reaksi yang wajar. Pemerintah dipastikan mencari solusi bagi setiap masalah masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini