Demo Tolak Omnibus Law Berujung Anarkis, 220 Orang Ditangkap di Makassar

Baca Juga

MATA INDONESIA, MAKASSAR – 220 orang ditangkap saat menggelar aksi demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, para pendemo itu ditangkap di berbagai titik aksi demonstrasi di Kota Makassar karena membuat kericuhan.

“Dari ratusan orang yang ditangkap, dari Masyarakat ada 45 orang dan pelajar 72 orang,” ujarnya, 9 Oktober 2020.

Sementara dari mahasiswa ada sekitar 103 orang yang ditangkap dan semuanya masih diperiksa di Polrestabes Makassar.

Dari insiden kerusuhan tersebut, ada 3 personel polisi yang menjadi korban. “Ada kena lemparan batu dan ada yag dipanah di bagian pundak,” katanya.

Ketiga anggota polisi itu diketahui bernama Bripda Jefri, terkena batu saat bentrok di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumuharjo. Sementara Bripda Agus Setiawan yang terkena busur di Jalan A.P Pettarani. Kemudian, Bripka Syamsuddin anggota Brimob yang terkena batu di Jalan Sultan Alauddin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini