MATA INDONESIA, KUPANG – Demo kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus mendapat respon dari Komisi I DPRD NTT. Para wakil rakyat tersebut pun mempersilahkan 20 orang perwakilan dari massa aksi untuk masuk beraudiensi di dalam kantor DPRD NTT.
Dalam audiensi tersebut, koordinator aksi Delvianus Bian mengatakan bahwa pengambilan kebijakan pemerintah dengan menaikan BBM, tidak sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT khususnya dan indonesia pada umumnya.
Sementara Koordinator Umum aksi Putra Umbu Toku Ngudang mengungkapkan bahwa kenaikan BBM menjadikan daerah NTT semakin termiskin.
“Di mana masyarakat semakin diberatkan dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok lainnya,” ujarnya dalam ruangan rapat Komisi I DPRD NTT, Rabu 7 September 2022.
Sementara perwakilan dari FMN Fadly Aditom menilai tidak ada ketegasan dari Jokowi selaku Presiden terkait pemangkasan subsidi BBM.
“Sehingga kenaikan BBM berpengaruh besar pada semua kalangan masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD NTT Gabriel Beri Binna menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan metigasi untuk mengontrol dampak kenaikan BBM terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT Ana Waha Kolin mengungkapkan bahwa DPR mensupport anggaran sebesar Rp 32 miliar untuk metigasi dampak kenaikan BBM pada masyarakat.
Kontributor Kota Kupang: Zenobius Yancen Abi