Defisit Anggaran 4,85 Persen dari RAPBN Dinilai Realistis

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Target defisit anggaran sebesar 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, dinilai realistis oleh Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia Teuku Riefky.

Target tersebut, menurut Riefky, tidak terlalu sempit untuk mengantisipasi kemungkinan pandemi covid-19 di Indonesia masih belum tertangani pada tahun depan.

“Kita lihat perkembangan covid-19 terkini juga masih buruk, jadi defisit yang tadinya direncanakan sekitar empat persen itu mungkin sulit tercapai. Jadi memang di 2022 sekitaran lima persen ini masih relatif realistis,” katanya di Jakarta, Rabu 18 Agustus 2021.   

Namun pemerintah mesti betul-betul mengendalikan pandemi covid-19 agar aktivitas perekonomian bisa berjalan dan berdampak positif terhadap penerimaan negara.

Dengan demikian, target defisit tersebut pun dapat benar-benar tercapai. Karena itu, pada tahun 2022 mendatang, pemerintah harus memprioritaskan percepatan vaksinasi covid-19 untuk menciptakan herd immunity.

Fasilitas kesehatan, seperti tempat tidur di rumah sakit, tabung oksigen, dan obat-obatan juga mesti dijaga ketersediaannya.

Apabila pandemi covid-19 belum tertangani pada tahun depan, menurutnya, pemerintah sebaiknya tetap berfokus menggunakan anggaran negara untuk mengendalikan pandemi sehingga tidak masalah jika target defisit tidak tercapai.

Pemerintah perlu terus memastikan kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terpenuhi. Program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) harus terus disalurkan.

“Kalau memang defisitnya ini terpaksa harus melebar, saya rasa itu opsi yang lebih baik ketimbang jaga defisit nggak lebar, tapi pandemi kurang tertangani,” katanya.

Dalam RAPBN 2022, pemerintah merencanakan defisit anggaran sebesar 4,85 persen dari PDB. Nilai ini diambil sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat pada 2023 mendatang defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen dari PDB.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pencegahan TPPO di Jogja Diperkuat, Gugus Tugas Dibentuk Kurangi Kasus

Mata Indonesia, Yogyakarta - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Korban TPPO seringkali berasal dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang terjerat dalam kasus perdagangan manusia akibat berbagai faktor risiko.
- Advertisement -

Baca berita yang ini