Dana Nasabah BUKP Rp7 Miliar Raib: Pemprov DIY Didesak Cari Solusi Cepat

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Ratusan nasabah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Wates-Galur, Kulon Progo mendesak Pemda DIY untuk segera mengambil langkah terkait uang deposito tabungannya yang tak bisa dicairkan.

Total dana tertahan milik para nasabah sendiri mencapai Rp7 miliar lebih yang tentunya menjadi kekhawatiran banyak pihak terutama para nasabah.

Para nasabah melakukan aksi demo di depan Kantor BUKP Wates pada, Kamis 24 April 2025. Hal itu merupakan puncak dari gagalnya pihak BUKP yang tak mampu menepati janji.

“Ya kita minta pencairan secepatnya. Jadi kita menuntut dari pihak pemprov terkait untuk segera bisa mencarikan solusi. Karena pemprov kan pemilik dari BUKP,” ujar Koordinator Aksi Paguyuban Nasabah BUKP Kulon Progo, Sasmito Nugroho, Kamis, 24 April 2025.

Sasmito melanjutkan para nasabah juga berharap besar dari Gubernur DIY, Sri Sultan HB X untuk ikut menyelesaikan persoalan nasabah yang tak kunjung bisa mencairkan uang yang mereka titipkan di BUKP.

“Kita juga meminta agar Sri Sultan HB X bisa welas asih dan perhatian kepada kita, orang-orang kecil untuk mencarikan solusi terbaik agar segera cair,” ujar Sasmito.

Sulitnya nasabah mencairkan dana di BUKP Wates sendiri sudah sangat lama. Para nasabah yang awalnya menerima hasil dari deposito mulai macet dibayarkan pada tahun 2022 lalu.

Dalam aksi tersebut, para nasabah yang berharap bertemu dengan perwakilan BUKP bisa mendapat jawaban. Namun Pihak BUKP justru berkelit dan memberi banyak alasan.

“Tadi ada keluar, tapi percuma, lha dia hanya beralasan tok. Katanya uang kami dipinjamkan. Semuanya dananya dipinjamkan, kalau di Galur sini kan (total dana) Rp4 miliar ya. Tapi masa iya Rp4 miliar itu dipinjamkan semua,” ujar Sasmito.

Aksi demo ini pun bukan desakan saja. Sasmito berujar bahwa selanjutnya para nasabah akan melakukan audiensi dengan DPRD Kulon Progo pekan depan.

“Rencananya audiensi ke DPRD nanti. Hanya saja tanggalnya belum diberikan,” ujar dia.

Kasus macetnya pencairan dana nasabah di BUKP Wates ini sudah terdengar sejak awal 2024 lalu. Kendati begitu, permintaan audiensi para nasabah ke pihak BUKP sendiri kerap dibiarkan.

Tidak ada kepastian dan minimnya transparansi terhadap uang para nasabah ini membuat mereka geram.

Satu orang nasabah bisa menabung mulai dari Rp30 juta. Bahkan ada yang mencapai Rp700-800 juta.

BUKP sendiri menjanjikan bunga besar senilai 9 persen untuk para nasabah. Hal ini yang menjadi faktor para nasabah rela menitipkan uangnya dan berharap mendapat dana lebih.

Namun pada 2022 lalu, BUKP Wates tak menepati janjinya. Pembayaran tak pernah teratur hingga macet total.

Hingga kini pencairan dana nasabah tak bisa dilakukan dengan alasan tidak memiliki uang dan ketidakmampuan BUKP menjelaskan persoalan yang terjadi di instansi mereka sendiri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini