MATA INDONESIA, JAKARTA – Serangan pasukan AS kepada Irak beberapa waktu lalu, menewaskan pimpinan pasukan khusus Iran Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan komandan milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis.
Efek dari serangan ini membuat harga minyak dunia kembali menguat di awal tahun, bahkan menyentuh level tertingginya di 63,83 dolar AS per barel.
Kondisi Indonesia yang saat ini merupakan negara net importir minyak di kawasan Asia Tenggara pun ikut terpengaruh. Dampak dari konflik ini bisa saja mempengaruhi perekonomian Indonesia, sebab saat harga minyak naik, biaya impor komoditas tentu akan ikut melejit.
Hal tersebut turut diamini oleh Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Ia mengatakan bahwa eskalasi tensi antara AS dan Iran, ikut membuat kejelasan perekonomian global menjadi semakin tidak menentu.
Setelah sebelumnya faktor perang dagang dan Brexit menjadi faktor utama perlambatan ekonomi global di tahun 2019. Ia pun memperkirakan, jika eskalasi ini semakin meningkat ke depannya, maka ada potensi meningkatnya harga minyak dunia.
“Hal ini dapat terlihat dalam 1 hari, terakhir ini saja harga minyak dunia WTI telah meningkat 2,54 persen, dan slope peningkatan grafiknya cukup tajam, khususnya jika dilihat data selama 1 minggu,†katanya ketika dihubungi Mata Indonesia News, Senin 6 Januari 2020.
Kata Yusuf, Indonesia sebagai negara net importir minyak akan terdampak dengan kenaikan harga minyak tersebut. Di mana, akan ada potensi peningkatan nilai impor minyak di tahun 2020.
Selain itu, akan berdampak pada potensi peningkatan defisit neraca dagang dan juga neraca transaski berjalan. “Hal ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah yang sedang berusaha mengatasi defisit pada kedua pos tersebut,†ujarnya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah perlu memantau secara terus-menerus situasi di timur tengah. Jika harga minyak terus meningkat dan di atas asumsi harga minyak yang ditetapkan pada APBN yaitu sebesar 65 dolar AS per barel, maka pemerintah perlu menyiapkan skenario APBN perubahan.
“Karena ini akan berhubungan dengan anggaran subsidi yang akan digelontorkan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan ekspor di tahun ini untuk mengkompensasi kenaikan nilai impor minyak, sehingga defisit pada neraca dagang tidak akan terlalu melebar,†katanya.
Yusuf menganjurkan agar pemerintah perlu memaksimalkan produk ekspor unggulan seperti minyak sawit. “Apalagi mulai tahun lalu, Indonesia telah menjalin kerjasama dagang dengan India untuk ekspor produk minyak sawit. Selain itu, beberapa kerjasama dagang seperti Indonesia-Australia juga bisa dimaksimalkan,†ujarnya.
