MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejumlah asosiasi perusahaan media di Indonesia mengajukan usulan kepada pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi membantu industri media yang terdampak pandemi Covid-19.
Beberapa media nasional saat ini mengalami masalah cukup serius. Mulai dari pemutusan hubungan kerja, anggaran operasional yang makin berkurang hingga pengurangan gaji karyawan. ”Dengan ini kami mendorong pemerintah untuk menaikkan stimulus di luar stimulus ekonomi sebesar Rp 405 triliun yang sudah diputuskan,” ujar Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Januar P Ruswita dalam konferensi pers daring yang diselenggarakan Dewan Pers, Kamis 14 Mei 2020. Dia menuturkan, pemerintah juga diminta memberikan subsidi kertas terutama untuk industri media cetak.
Terdapat tujuh poin tuntutan dari Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media kepada pemerintah. Tujuh poin tersebut yakni:
1. Mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.
2. Mendorong negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20 persen dari harga per kilogram komoditas tersebut.
3. Mendorong negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30 persen dari tagihan per bulan pada periode Mei-Desember 2020.
4. Mendorong negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.
5. Mendorong Negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.
6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dan lain-lain. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.
Tujuh poin tuntutan tersebut disusun oleh 12 asosiasi, yaitu SPS, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Forum Pemred, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Selain itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), dan Dewan Pers.
