Ciptakan SDM Manufaktur Berkompeten, Kemenperin Bangun Dua Politeknik di Jateng

Baca Juga

MINEWS, SOLO – Pemerintah Indonesia terus mewujudkan komitmennya memacu industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global. Salah satunya dengan membangun dua unit pendidikan vokasi di wilayah Jawa Tengah, yakni Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tesktil di Solo serta Politeknik Industri Furnitur di kawasan industri Kendal.

Komitmen tersebut diwujudkan secara konkret oleh Kementerian Perindustrian. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis ini untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) kompeten sesuai dengan kebutuhan sektor manufaktur yang potensial di Jawa Tengah (Jateng).

“Kami menginvestasikan Rp 150 miliar untuk membangun fasilitas pendidikan dan teaching factory di Akom Solo dan sudah diresmikan bersama Menteri Singapura untuk Politeknik di Kendal dengan investasi Rp 125 miliar,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Demak, Jawa Tengah, Kamis 28 Februari 2019.

Menurut Airlangga, dipilihnya Provinsi Jateng karena memiliki sektor-sektor manufaktur andalan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. isalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Kata dia, sektor padat karya berorientasi ekspor ini mampu menunjukkan pertumbuhan yang gemilang sebesar 8,73 persen pada tahun 2018 atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,17 persen.

Sepanjang 2018, ekspor TPT nasional diproyeksi mencapai 13,28 miliar dolar AS atau naik 5,6 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. “Industri TPT juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,58 juta orang atau 21,2 persen dari total tenaga kerja di sektor manufaktur,” ujarnya.

Airlangga meyakini, adanya perang dagang Amerika Serikat dan Cina, membuka peluang bagi sektor manufaktur di Indonesia. Contohnya, industri TPT di Jateng dapat meningkatkan kapasitas produksinya guna mengisi pasar ke dua negara tersebut.

Ditambah, Indonesia juga akan tanda tangan CEPA dengan Australia di bulan Maret. Sehingga dengan demikian potensi ekspor Indonesia untuk produk tekstil, pakaian, dan alas kaki akan semakin tinggi. Sebab, sebelumnya kita dikenakan bea masuk 20 persen.

“Kalau nanti sudah jadi nol persen, maka lapangan kerja pun akan ikut terbuka seiring pertumbuhan industri terkait,” paparnya.

Di samping itu, potensi sektor lainnya di Jateng adalah industri furnitur. Kemenperin mencatat pada Januari-Oktober 2018, neraca perdagangan produk furnitur nasional surplus sebesar 99,1 juta dolar AS, dengan nilai ekspor menembus hingga 1,4 miliar dolar AS.

“Capaian tersebut mengalami kenaikan 4,83 persen dari periode yang sama di tahun 2017,” kata dia.

Provinsi Jateng merupakan salah satu basis industri furnitur yang mampu menyumbang hingga 57 persen dari total ekspor furnitur nasional. “Dengan target peningkatan ekspor nasional mencapai USD5 miliar, diperkirakan kebutuhan tenaga kerja furnitur khususnya di Jawa Tengah meningkat sebanyak 101.346 orang dalam dua tahun ke depan,” ujar Menperin.

Untuk itu, lanjut dia, penyiapan SDM yang kompeten menjadi kunci peningkatan kemampuan industri nasional, terutama dalam memasuki era industri 4.0. “Ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” ungkap Menperin.

Dalam program pendidikan vokasi yang link and match antara industri dan SMK, Kemenperin telah menyelaraskan 35 kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. “Kami juga terus menyiapkan para silver expert dari industri untuk menjadi instruktur di SMK. Langkah selanjutnya, pemberian sertifikasi dan kolaborasi antar kementerian,” kata dia.

Sementara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan apresiasi kepada Kemenperin yang membangun dua unit pendidikan vokasi di Jateng. Upaya ini dinilai dapat meningkatkan kompetensi SDM di wilayahnya.

“Sudah saatnya kita mengubah kurikulum dengan cepat, karena industri bergerak sangat cepat sekali. Untuk itu, kami berterima kasih kepada Kemenperin. Kami siap untuk menjadi percontohan. Apalagi, para penyandang disabilitas juga dilibatkan,” kata Ganjar.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini