Cek IMEI Kemenperin dan Potensi Kebocoran Data Digital, Mungkinkah Terjadi?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengeluarkan kebijakan untuk memblokir peredaran ponsel ilegal alias black market di Indonesia. Caranya dengan mendata dan menghimpun nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang tertanam pada perangkat ponsel.

Meskipun demikian, banyak pihak menilai bisa saja ada potensi kebocoran data digital, saat para pemilik ponsel mengecek IMEI-nya di di situs resmi Kemenperin. Bahkan ada kecemasan bahwa data-data tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

Pakar keamanan internet Alfons Tanujaya pun menanggapi hal ini. Ia mengatakan, secara sekilas situs tersebut sudah diamankan dengan Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) sehingga data IMEI yang dikirimkan sulit di sadap karena terenkripsi.

“Tetapi situs tersebut mengandung banyak celah keamanan sehubungan dengan PHP yang digunakan, mungkin hal ini bisa menjadi perhatian webmasternya,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Senin 20 April 2020.

Alfons pun menyarankan agar pemerintah harus melakukan pengelolaan data yang baik dan konservatif. Data sensitif seperti data kependudukan harus diamankan dan hanya bisa diakses oleh pemerintah dan dijaga dengan enkripsi.

Pun jika ingin meminta pihak ketiga mengakses data kependudukan dan data penting lainnya, EG Provider Telko atau pihak lain yang berkepentingan, data tersebut tidak boleh dikirimkan ke sistem provider dalam kondisi terenkripsi dan hanya server pemerintah yang bisa membaca data tersebut.

“Penerapan sertifikat pengamanan data harus diterapkan dengan konsisten dan konservatif sehingga bisa mencegah bocornya data di tengah jalan (pihak ke tiga),” katanya.

Alfons pun berharap agar skema layanan yang disediakan Kemenperin ini semata-mata hanya untuk mengecek, apakah IMEI sebuah ponsel terdaftar atau tidak. “Harusnya permintaan data ini dapat dikatakan sesuai dengan tujuan situs ini untuk cek IMEI dan tidak meminta data lainnya,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini