Catat, Car Free Day Sudirman-Thamrin Ditiadakan Lagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah Car free day Sudirman-Thamrin 21 Juni 2020 viral dengan padatnya kerumunan manusia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meniadakannya pada 28 Juni 2020 mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov DKI Jakarta Syafrin Liputo membenarkan hal tersebut. Namun, dia tidak mengungkapkannya secara rinci.

“Benar ditiadakan,” kata Syafrin di Jakarta, Rabu 24 Juni 2020 tanpa menyebut waktu berlakunya.

Apalagi saat acara car free day minggu lalu Polri sempat menggelar rapid tes dan menemukan lim warga dinyatakan reaktif terhadap Covid19. Meski pada pemeriksaan tes usap atau swab mereka dinyatakan negatif Covid19.

Namun, dikabarkan acara hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) itu akan disebar di lima wilayah kota dan tidak terpusat di satu ruas jalan raya.

Meski begitu hingga kini belum diinformasikan ruas jalan mana saja yang akan menyelenggarakan HBKB itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini