Catat, Car Free Day Sudirman-Thamrin Ditiadakan Lagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah Car free day Sudirman-Thamrin 21 Juni 2020 viral dengan padatnya kerumunan manusia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meniadakannya pada 28 Juni 2020 mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov DKI Jakarta Syafrin Liputo membenarkan hal tersebut. Namun, dia tidak mengungkapkannya secara rinci.

“Benar ditiadakan,” kata Syafrin di Jakarta, Rabu 24 Juni 2020 tanpa menyebut waktu berlakunya.

Apalagi saat acara car free day minggu lalu Polri sempat menggelar rapid tes dan menemukan lim warga dinyatakan reaktif terhadap Covid19. Meski pada pemeriksaan tes usap atau swab mereka dinyatakan negatif Covid19.

Namun, dikabarkan acara hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) itu akan disebar di lima wilayah kota dan tidak terpusat di satu ruas jalan raya.

Meski begitu hingga kini belum diinformasikan ruas jalan mana saja yang akan menyelenggarakan HBKB itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Menutup Kesenjangan Layanan Kesehatan melalui Koperasi Desa

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*Kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masihmenjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kota-kota besar menikmati akses rumah sakit modern, tenaga medis memadai, sertadistribusi obat yang relatif lancar. Di sisi lain, banyak desa masih menghadapiketerbatasan fasilitas kesehatan, minimnya ketersediaan obat, hingga rendahnyaketerjangkauan layanan bagi masyarakat.Dalam konteks inilah, langkah pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan(Kopdes) Merah Putih sebagai simpul layanan kesehatan sekaligus pusat ekonomidesa patut diapresiasi sebagai terobosan strategis dan relevan dengan kebutuhanzaman.Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidakhanya dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi ujungtombak pelayanan kesehatan masyarakat desa. Setiap koperasi akan dilengkapidengan gerai obat dan klinik kesehatan, sebuah inovasi yang secara langsungmenyasar persoalan klasik: keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari desainkebijakan yang terintegrasi lintas sektor.Selama ini, salah satu persoalan mendasar adalah masih adanya warga desa yang belum terjangkau oleh program jaminan kesehatan nasional. Kehadiran klinik desaberbasis koperasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanankesehatan yang lebih dekat, murah, dan mudah diakses. Ferry Juliantonomenekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat desa memperolehjaminan pelayanan kesehatan yang layak, melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.Langkah kolaboratif ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahamanantara Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito. Kerja sama tersebut tidak hanya bertujuanmemperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional...
- Advertisement -

Baca berita yang ini