Buwas Ancam Pecat 100 Staf yang Terlibat, Ini Modus Mafia Beras

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Perang terhadap mafia beras telah dikibarkan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) sejak pertama kali dia menjabat hingga ancamannya memecat 100 karyawan BUMN pangan tersebut, kemarin.

“Potensinya iya (dipecat) karena ini orang-orang yang sudah sulit diubah. Berpikirnya sudah luar biasa, justru ini bagian dari mafia itu yang ada di internal Bulog,” ujar Buwas di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 25 Juni 2020.

Tak hanya berpotensi kehilangan pekerjaan, saat ini Buwas juga sedang meminta bantuan Polri untuk mengkaji penindakan hukum bagi mereka. Bagaimana modus mafia itu bekerja?

1. Menjelek-jelekkan
Dengan menjelekkan kualitas beras, citra Bulog di masyarakat juga buruk sehingga masyarakat tidak mau mengonsumi beras Bulog, sehingga masyarakat mencari distributor lain. Padahal, ia mengklaim kualitas beras Bulog baik dan merupakan hasil serapan dari petani di seluruh Indonesia.

“Mafia ini berjuang agar Bulog tidak bisa eksis, lalu diviralkan beras kualitas jelek, yang ketika dibuka banyak kutunya. Jangankan timbangan beras, kualitas pun tidak kami kurangi. Kami transparan,” kata Buwas di DPR.

2. Gudang Lebih Besar dan Canggih untuk Setop Pasokan
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo pernah mensinyalir mafia besar justru memiliki gudang yang lebih besar dibandingkan dengan gudang Bulog sehingga bisa menahan distribusi, menyetop pasokan atau tidak disalurkan ke pasar.

Cukup dua sampai tiga hari menahan produksi mereka bisa menaikkan harga hingga Rp 1.000 per kilogram.

Gudang-gudang para mafia, tersebar di beberapa daerah seperti di Sidrap di Sulawesi Selatan, Sragen di Jawa Tengah, dan beberapa daerah lain di Jawa Timur.

Pergudangan yang dimiliki jauh lebih canggih dibanding dengan gudang milik Bulog dalam menyimpan logistik.

3. Manipulasi Volume Paket Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Mafia beras juga bermain di BPNT dengan memanipulasi volume paket bantuan sampai dengan mengakali kualitas beras. Buwas bahkan menghitung dari praktik ini para mafia itu bisa mendapat keuntungan sampai Rp 9 miliar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini